Kucurkan Kredit Rp 1,5 Triliun ke Pindad, BTN Sokong Produksi Maung MV3 hingga Amunisi

JawaPos.com – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat dukungannya terhadap industri strategis nasional dengan menjalin kerja sama pembiayaan senilai Rp 1,5 triliun bersama PT Pindad. Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Loan Facility yang berlangsung di Jakarta, Jumat (29/5/2026).

Kerja sama ini menjadi bagian dari upaya BTN dalam mendukung penguatan industri pertahanan nasional sekaligus memperluas peran perseroan melalui strategi transformasi bisnis Beyond Mortgage.

Penandatanganan kerja sama tersebut dihadiri Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu, Direktur Utama PT Pindad Prof. Sigit Puji Santosa, Direktur Keuangan dan SDM Pindad Tambok Parulian Setyawati Simanjuntak, Wakil Direktur Utama BTN Oni Febriarto, serta Direktur Corporate Banking BTN Helmy Afrisa Nugraha.

Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu mengatakan penguatan industri pertahanan menjadi kebutuhan strategis di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik global.

Menurut dia, pemerintah juga menempatkan sektor pertahanan sebagai salah satu prioritas nasional yang tercermin dari alokasi anggaran pertahanan dalam APBN 2026 yang mencapai lebih dari Rp 180 triliun.

Baca Juga:Perkuat Sinergi BUMN, BTN dan KAI Bakal Hadirkan 5.400 Unit Hunian TOD 

"Kami berharap dukungan BTN ini dapat meningkatkan kapasitas produksi Pindad yang tidak hanya memperkuat pertahanan negara, tetapi juga menciptakan multiplier effect bagi industri baja, logam, elektronika, manufaktur, logistik, hingga penyerapan tenaga kerja nasional," ujar Nixon.

Dukung Produksi Maung hingga Amunisi

Sebagai perusahaan strategis pertahanan nasional, PT Pindad memiliki peran penting dalam memproduksi berbagai kebutuhan pertahanan dan keamanan, mulai dari kendaraan taktis, kendaraan tempur, senjata, munisi, hingga berbagai peralatan khusus untuk TNI dan Polri.

Untuk mendukung berbagai proyek strategis tersebut, BTN menyediakan fasilitas pembiayaan senilai Rp1,5 triliun yang terdiri atas fasilitas Cash Loan atau Kredit Modal Kerja (KMK) Kontraktor sebesar Rp125 miliar dan fasilitas Non-Cash Loan sebesar Rp1,375 triliun.

Fasilitas Non-Cash Loan tersebut mencakup Bank Garansi, Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), serta Letter of Credit (LC) dengan sub-limit Trust Receipt.

Nixon menjelaskan, pendanaan tersebut akan digunakan untuk mendukung proyek-proyek strategis yang berasal dari kementerian dan lembaga negara, baik yang dibiayai melalui APBN murni maupun skema pinjaman dalam dan luar negeri.