Logo JawaPos
Author avatar - Image
Minggu, 24 Mei 2026 | 03.55 WIB

Pemerintah Buka Peluang untuk Petani Karet Bisa Dapat Pupuk Subsidi

Wamentrans Viva Yoga Mauladi dalam acara Rembug Tani di Desa Sebuntal, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Sabtu (23/5)/(Istimewa) - Image

Wamentrans Viva Yoga Mauladi dalam acara Rembug Tani di Desa Sebuntal, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Sabtu (23/5)/(Istimewa)

JawaPos.com - Pemerintah membuka opsi agar komoditas karet ke depan bisa masuk dalam skema penerima pupuk subsidi. Pasalnya, selama ini petani karet belum memperoleh fasilitas tersebut.

Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans), Viva Yoga Mauladi, mengatakan, perhatian terhadap sektor karet perlu diperkuat mengingat mayoritas perkebunan karet nasional dikelola oleh masyarakat, khususnya yang tinggal di kawasan transmigrasi.

“Sampai sekarang karet tidak termasuk komoditas yang mendapatkan pupuk subsidi, betul kan? Iya. Maunya Bapak-Ibu karet juga masuk sebagai komoditas yang masuk di pupuk subsidi," ujarnya dalam acara Rembug Tani di Desa Sebuntal, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Sabtu (23/5).

Ia kemudian meminta dukungan agar peluang tersebut dapat diperjuangkan bersama dengan berbagai pihak, termasuk PT Pupuk Indonesia selaku produsen pupuk nasional.

“Jadi bagaimana caranya dengan kondisi keuangan Pupuk Indonesia, kondisi pemerintahan, petani karet itu bisa diatur kalau memang tidak seluruhnya ya sebagian dulu diperjuangkan,” ucapnya.

Menurut Viva, pemberian pupuk dinilai dapat menjadi salah satu faktor penting untuk mendongkrak hasil produksi petani karet. Ia menilai selama ini banyak petani belum melakukan pemupukan secara optimal karena keterbatasan biaya.

“Kalau kemudian pupuk itu diberikan oleh pemerintah, saya rasa kita akan bisa menyalip negara Thailand bahwa produktivitas karet Indonesia akan semakin tinggi,” katanya.

Selain rencana bantuan pupuk, pemerintah juga menyiapkan dukungan berupa pengendalian hama serta peningkatan teknik penyadapan agar produksi lateks menjadi lebih optimal.

Viva menambahkan, pemerintah juga meminta asosiasi dan dinas terkait menyiapkan data calon petani dan calon lahan (CPCL) sebagai dasar penyaluran bantuan secara tepat sasaran.

“Untuk mendapatkan bantuan pemerintah harus by name by address, ada CPCL-nya, bekerja sama dengan dinas-dinas terkait di kabupaten masing-masing,” tuturnya.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore