BP BUMN Minta Himbara Gerak Cepat Wujudkan Pembiayaan Rumah Murah untuk Rakyat

JawaPos.com - Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) meminta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) gerak lebih cepat mewujudkan pembiayaan rumah murah untuk rakyat.

Kepala BP BUMN Dony Oskaria menekankan, gerak cepat itu untuk memperkuat pengembangan program social housing (hunian terjangkau) bagi masyarakat. Langkah itu dengan meminta bank pelat merah menyiapkan model pembiayaan yang adaptif, masyarakat mendapat akses hunian layak. 

Ke depannya tercipta kawasan permukiman terintegrasi. “Sinergi antar BUMN harus mampu menghadirkan akses pembiayaan yang lebih mudah dan inklusif sehingga masyarakat memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memperoleh hunian yang layak,” ujar Dony di Jakarta pada Senin (18/5).

Baca Juga:Kebut Bangun 1.000 Rumah Murah, Pemerintah Gandeng Pihak Swasta Lewat CSR

Permintaan percepatan itu disampaikan Chief Operating Officer BPI Danantara itu saat mengumpulkan para pimpinan Himbara pada pekan lalu, Rabu (13/5). Hadir ketika pimpinan Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN), serta Bank Syariah Indonesia (BSI).

Menuju menyiapkan skema pembiayaan rumah murah untuk rakyat tersebut, Dony menekankan penguatan sinergi antar-BUMN sektor keuangan. Cara seperti itu untuk memperluas akses pembiayaan perumahan rakyat yang inklusif dan berkelanjutan.

Menurut dia, kolaborasi antarbank anggota Himbara menjadi langkah strategis untuk menghadirkan solusi pembiayaan yang mampu menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah.

Baca Juga:Bahan Murah tapi Ada Risikonya, Ketahui Pentingnya Label B3 dalam Memilih Asbes untuk Atap Rumah

Penguatan sektor perumahan tidak hanya mendukung penyediaan rumah berkualitas, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan sektor properti dan industri pendukung lainnya.

Dony menambahkan, BP BUMN bersama Danantara terus memperkuat ekosistem pembiayaan perumahan nasional agar masyarakat dapat memperoleh hunian yang aman, berkualitas, dan terjangkau.

“Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan pemerintah dan BUMN dalam mendukung pembangunan kawasan permukiman yang inklusif, produktif, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.