JawaPos.com – Sejumlah guru besar dan akademisi menyoroti sikap pemerintah dalam merespons situasi geopolitik yang tengah memanas. Mereka berkumpul di Sekolah Rakyat Berdaulat Jogjakarta untuk mendiskusikan arah kebijakan negara.

Ketua Dewan Guru Besar Universitas Gadjah Mada, Prof. Dr. M. Baiquni, M.A., menilai kondisi bangsa saat ini tidak baik-baik saja. Ia menyoroti penandatanganan perjanjian bilateral Agreement on Reciprocal Trade (ART) dengan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang dinilai merugikan dan mengancam kedaulatan Indonesia.

“Karena tidak didasari oleh proses konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan pengesahan Undang-Undang, maka ART melanggar konstitusi, yakni Pasal 11 UUD 1945, Pasal 10 UU 24/2000, Pasal 84 UU 7/2014, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018,” kata Prof. Baiquni dalam keterangan tertulis, Rabu (18/3).

Ia juga menegaskan penolakan terhadap kebijakan luar negeri Indonesia yang dinilai berpihak pada agresor, sebagaimana tercermin dalam penandatanganan ART dan keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace.

“Kami menolak kebijakan luar negeri Indonesia yang berpihak pada agresor yang merugikan kedaulatan Republik Indonesia,” tegasnya.

Menurutnya, kedaulatan Indonesia sebagai negara harus terus ditegakkan, terutama di tengah situasi ketidakpastian.

“Semangat itu perlu didorong, terutama melalui ‘patok-patok epistemik’ seperti yang kita gelar sekarang,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Rektor Universitas Harkat Negeri, Sudirman Said, mengingatkan agar masyarakat tidak diam ketika melihat penyimpangan dalam praktik bernegara.

“Rambu-rambu bernegara diterabas, dilanggar, atau ditekuk sesuai keinginan. Risiko atas tindakan ugal-ugalan itu bukan nanti, tetapi sudah kita rasakan sekarang,” ucapnya.