Perjanjian Dagang RI–AS Potensial Berubah, Airlangga Minta Komoditas Unggulan Indonesia Tetap Kena Tarif 0 Persen

JawaPos.com — Dinamika kebijakan dagang di Amerika Serikat (AS) membuat implementasi perjanjian tarif resiprokal antara Indonesia dan Negeri Paman Sam berpotensi berubah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan Indonesia telah meminta AS tetap memberlakukan tarif impor nol persen untuk komoditas unggulan Tanah Air, sebagaimana tercantum dalam Agreement on Reciprocal Tariff (ART).

Permintaan itu muncul setelah Mahkamah Agung Amerika Serikat membatalkan kebijakan tarif darurat yang sebelumnya diberlakukan pemerintah AS.

Di saat yang sama, Presiden AS Donald Trump menyatakan akan menggantinya dengan skema tarif global baru sebesar 10 persen yang kemudian naik menjadi 15 persen.

“Dalam dokumen ART, kedua negara punya waktu 60 hari untuk meratifikasi. Jadi tentu kita melihat perkembangan kebijakan di AS,” ujar Airlangga dikutip Minggu (22/2).

Menurut dia, Indonesia membuka opsi mengikuti skema tarif umum 10 persen. Namun, pemerintah secara tegas meminta agar komoditas ekspor yang sebelumnya sudah disepakati bebas tarif tetap dipertahankan di angka nol persen.

Komoditas tersebut antara lain kopi, kakao, serta berbagai produk agrikultur lainnya. Selain itu, sektor industri padat karya seperti tekstil dan pakaian jadi juga diminta tetap menikmati fasilitas bebas tarif sesuai kesepakatan ART.

“Kemarin Indonesia sudah menandatangani perjanjian, dan yang diminta oleh Indonesia adalah kalau yang lain semua berlaku 10 persen, tetapi (komoditas ekspor) yang sudah diberikan 0 persen itu kita minta tetap,” tegasnya.

Secara hukum, lanjut Airlangga, peluang mempertahankan tarif nol persen masih terbuka. Sebab, ketentuan tersebut tertuang dalam executive order yang berbeda dengan kebijakan yang dibatalkan Mahkamah Agung AS.

Meski begitu, pemerintah tetap bersikap hati-hati dan menunggu kepastian dalam 60 hari ke depan sebelum ratifikasi tuntas. “Nah, jadi ini yang kita tunggu sampai dengan 60 hari ke depan,” imbuhnya.

Airlangga memastikan, berbagai skenario sudah dibahas bersama otoritas perdagangan AS sebelum penandatanganan ART dilakukan pekan ini. Dengan begitu, pemerintah mengklaim telah mengantisipasi kemungkinan perubahan kebijakan.

“Indonesia siap dengan berbagai skenario. Karena skenario keputusan MA AS ini sudah dibahas dengan USTR sebelum kita tandatangani,” pungkasnya.