OJK Pastikan Debitur Terdampak Bencana Sumatera Sudah Didata, Perjanjian Restrukturisasi Kredit Sedang Diproses

JawaPos.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan debitur yang terdampak bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera telah masuk dalam pendataan lembaga jasa keuangan (LJK). Debitur tersebut berpeluang memperoleh keringanan melalui skema restrukturisasi kredit sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, pendataan dilakukan sebagai tindak lanjut pemberlakuan kebijakan perlakuan khusus bagi debitur terdampak bencana alam, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 19 Tahun 2022.

“Kami dapat menyampaikan update bahwa saat ini lembaga jasa keuangan telah melakukan pendataan terhadap debitur-debitur yang dapat memanfaatkan kebijakan perlakuan khusus dimaksud,” ujar Mahendra dalam konferensi pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK Hasil RDKB Desember 2025, Jumat (9/1).

Kebijakan tersebut mencakup debitur yang terdampak banjir dan longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menurut Mahendra, sebagian debitur yang telah terdata kini memasuki tahap lanjutan berupa penyusunan perjanjian restrukturisasi kredit.

Tidak disebutkan secara angka berapa jumlah debitur yang telah di data OJK. Tetapi, Mahendra memastikan bahwa sebagian dari mereka perjanjian restrukturisasi kreditnya sedang dalam proses.

“Sebagian di antaranya sedang memproses penyusunan perjanjian restrukturisasi kredit bagi debitur yang terdampak,” jelasnya.

Sebelumnya, pemerintah memastikan saat ini tengah melakukan inventarisasi terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdampak bencana di wilayah Sumatera. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya penanganan dan pemulihan ekonomi pascabencana.

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan, proses pendataan masih berlangsung hingga Maret 2026. Pemerintah saat ini fokus pada pemetaan awal sebelum menentukan bentuk bantuan yang akan diberikan.

"Jadi, terkait UMKM-UMKM yang terkena dampak bencana, ini sampai bulan Maret sedang kita inventarisasi. Memang fase pertama itu adalah pemetaan dan inventarisasi," ujar Maman dalam konferensi pers di Pondok Indah Mal 1, Jakarta Selatan, Jumat (26/12).

Ia menjelaskan, saat ini, pemerintah tengah mengklasifikasikan UMKM berdasarkan tingkat dampak yang dialami akibat bencana. Proses ini penting agar kebijakan yang diambil bisa tepat sasaran.

"Jadi, kita akan memetakan terus, mana UMKM yang terkena dampak bencana, mana yang memang tidak, mana yang segala macem ini lagi kita petakan," jelasnya.