Pemerintah Pede Ekonomi RI Bisa Tembus 7-8 Persen, Mampukah?

JawaPos.com - Pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi pada kuartal II tahun ini dapat menembus 7 persen hingga 8 persen. Mulai terlihatnya tanda-tanda pemulihan menjadi dasar dari keyakinan tersebut.

Pengamat Indef Bhima Yudhistira mengatakan, terdapat beberapa hal yang membuat perekonomian sulit mencapai angka 7 persen padakuartal II. Diantaranya, belanja pemerintah sebagai komponen penting dalam pemulihan ekonomi belum menunjukkan performa yang sesuai ekspektasi pada kuartal ke II.

Hingga April 2021, serapan anggaran PEN baru mencapai 19 persen dari total Rp 699 triliun. Sementara pemerintah daerah masih lambat menyerap anggaran dan cenderung disalurkan sebagian besar pada akhir tahun.

"Ada Rp 182 triliun dana pemda (Pemerintah Daerah) yang mengendap di perbankan," kata Bhima saat dihubungi oleh JawaPos.com, Rabu (26/5).

Menurutnya, ekonomi nasional masih sulit untuk tembus 7 persen meskipun ada indikator perbaikan di sektor manufaktur, ekspor, dan konsumsi rumah tangga. Dia menyarankan sebaiknya pemerintah lebih fokus untuk pemulihan ekonomi di sisa waktu 1,5 bulan, dibanding mengumbar optimisme pertumbuhan ekonomi 7 persen.

"Pekerjaan rumahnya adalah mempertahankan konsumsi masyarakat, optimalisasi ekspor hingga membangkitkan geliat usaha di daerah. Peran UMKM juga penting menjamin serapan kerja terbuka saat sektor formal belum merata pemulihannya," ungkapnya.

Bhima menuturkan, jika pertumbuhan ekonomi positif di kisaran 2-4 persen pada kuartal ke II sebenarnya sudah patut disyukuri. Artinya Indonesia keluar dari jalur resesi.

Ia menyebut vaksinasi bukan menjadi satu-satunya kunci perekonomian bisa meroket. "Harus berterima kasih adanya perbaikan faktor eksternal seperti pemulihan yang cepat di negara mitra dagang utama," imbuhnya.

Bhima menambahkan, saran untuk pemerintah selain percepat serapan anggaran, juga memberikan sanksi berat ke pemda yang menahan dananya di perbankan. Serta, menambah alokasi untuk perlindungan sosial seperti perluasan subsidi upah ke pekerja sektor informal (pekerja UMKM).

"Untuk penanganan covid-19 tetap penting sebab kunci kepercayaan konsumen adalah penurunan kasus harian disertai dengan pulihnya mobilitas penduduk," pungkasnya.