Mayoritas Publik Setuju Kebijakan Efisiensi Anggaran Presiden Prabowo

JawaPos.com – Kebijakan efisiensi anggaran yang dijalankan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mendapat persetujuan dari mayoritas publik. Hal itu terungkap melalui riset Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia yang dilakukan pada 20-27 Oktober 2025.

Survei Indikator dilakukan terhadap 1.220 responden dengan metode multistage random sampling dan margin of error sekitar ±2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Dalam survei yang dirilis pada Sabtu (8/11) itu menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat, yakni 68,3 persen, mengaku tidak tahu atau belum pernah mendengar tentang kebijakan tersebut. Sementara hanya sekitar 31,7 persen warga yang mengetahui adanya kebijakan pemangkasan belanja negara tersebut.

Dari kalangan yang mengetahui, tingkat dukungan publik tergolong sangat tinggi. Sebanyak 61,1 persen responden menyatakan setuju (57,1 persen) atau sangat setuju (4,0 persen) dengan langkah efisiensi ini. Sementara itu, hanya sebagian kecil yang menyatakan kurang setuju (16,7 persen) atau tidak setuju sama sekali (3,8 persen).

Survei ini juga mengungkapkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran berpengaruh positif terhadap tingkat kepuasan kinerja Presiden. Responden yang setuju dengan kebijakan ini menunjukkan tingkat kepuasan yang lebih tinggi terhadap kinerja Presiden Prabowo.

Persepsi Publik Terhadap Sasaran dan Efektivitas Anggaran
Ketika ditanya lebih dalam mengenai pendapat mereka, mayoritas responden meyakini bahwa kebijakan efisiensi ini sudah tepat sasaran. Sebanyak 56,7 persen responden berpendapat efisiensi anggaran Pemerintahan Prabowo sudah tepat karena memangkas pemborosan APBN pada pos-pos yang tidak menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung, seperti perjalanan dinas dan pembelian alat tulis kantor (ATK).

Selain itu, publik juga memandang kebijakan ini efektif. Mayoritas responden sebesar 61,7 persen percaya bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintahan Prabowo telah berhasil mengurangi pemborosan APBN dan mengalokasikan lebih banyak dana untuk kepentingan masyarakat secara langsung.

Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun kebijakan efisiensi anggaran populer di kalangan masyarakat yang terinformasi, tantangan utamanya adalah sosialisasi, mengingat lebih dari dua pertiga publik belum mengetahui adanya kebijakan tersebut.