Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa Pastikan Pembayaran Subsidi dan Kompensasi BUMN Tuntas

Rapat Kerja Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/9). (Foto: Nurul Fitriana/JawaPos.com)

JawaPos.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa pemerintah sudah melunasi tagihan subsidi dan kompensasi kepada dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni PT PLN (Persero) Tbk dan PT Pertamina (Persero) Tbk.

Hal ini sebagaimana ia sampaikan dalam Rapat Kerja bersama dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/9).

"Saya sudah confirm sama tim kami di sini, Tahun 2024 subsidi-nya sudah dibayar penuh, termasuk kompensasinya. Yang terakhir bulan Juni yang untuk Pertamina dan PLN," kata Menkeu Purbaya.

"Jadi harusnya sudah clear Pak itu, saya nggak tahu kenapa belum masuk ke rekening mereka. Mungkin kita cek nyangkutnya di mana, tapi di tempat kami sudah kami kirim," imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyampaikan Pertamina dan PLN telah menyampaikan keluhan bahwa kompensasi dan subsidi mereka belum dibayar sejak tahun 2024. Keluhan itu diketahui Komisi XI, setelah pihaknya menggelar rapat bersama dengan sejumlah BUMN yang menerima Public Service Obligation (PSO).

"Beberapa dari mereka kompensasi 2024-nya, belum dibayar. Ada kompensasi tahun 2024 yang belum dibayar, ada juga lokasi subsisid 2025-nya, yang belum sepenuhnya dijalankan," ujar Misbakhun.

Ia menyayangkan karena dalam APBN seluruh pembayaran kompensasi dan subsidi sudah teralokasikan semua. Bahkan pencairannya pun melalui mekanisme rigit, ketat dan diaudit.

"Diaudit mulai dari Itjen Kemenkeu, Itjen Kementerian teknis, direview oleh BPKP dan pos auditnya oleh BPK, BUMN nya sendiri diaudit laporan keuangannya oleh big four, oleh akuntan publik," tukasnya.

Sementara itu, hingga 31 Agustus 2025, realisasi subsidi dan kompensasi mencapai sekitar Rp 218 triliun. Hal itu dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak mentah Indonesia atau ICP, depresiasi nilai tukar, dan pertumbuhan volume konsumsi barang bersubsidi.

Data Kemenkeu menunjukkan bahwa ada peningkatan konsumsi barang bersubsidi, termasuk bahan bakar minyak yang naik sekitar 3,5%, LPG 3 kg naik 3,6%, pelanggan listrik bersubsidi naik 3,8%, dan pupuk mengalami peningkatan sebesar 12,1%.