Pemerintah Perkuat Tata Kelola Kawasan Swasembada Pangan, Salah Satunya Percepatan Penyelesaian HGU

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. (Istimewa)

JawaPos.com – Pemerintah menegaskan komitmen memperkuat tata kelola Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menekankan bahwa keamanan lingkungan, kepastian hukum, dan pemberdayaan masyarakat menjadi fondasi utama dalam pengembangan kawasan tersebut.

Pernyataan itu disampaikan saat Zulkifli Hasan memimpin Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Percepatan Pengembangan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air di Jakarta, pada Senin (29/9).

Rakortas turut dihadiri oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Menteri Lingkungan Hidup, Wakil Menteri Pertahanan, Wakil Menteri Pertanian, Wakil Menteri BUMN, serta pejabat eselon I dari kementerian dan lembaga terkait.

“Pemerintah sedang memperkuat tata kelola kawasan swasembada pangan dengan memastikan setiap langkah dijalankan dengan cara yang benar dan memprioritaskan keamanan aspek lingkungan, mulai dari penataan tata ruang hingga kelengkapan administratif lain,” ujar Zulhas.

Lebih lanjut, Zulhas menegaskan bahwa sinkronisasi tata ruang nasional dan daerah harus dilakukan agar pengembangan kawasan tidak tumpang tindih dengan fungsi lindung. Selain itu, percepatan penyelesaian Hak Guna Usaha (HGU) dan perizinan lain diperlukan untuk menjamin efisiensi serta ketahanan jangka panjang.

“Langkah ini akan memperkuat agenda pangan berdaulat sekaligus mendukung target penurunan emisi dan adaptasi iklim,” tegas Zulhas.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen Indonesia menuju swasembada pangan dan energi sebagai langkah utama guna menghadapi tantangan global yang makin kompleks. Komitmen tersebut disampaikan pada pidato pertamanya usai Pengucapan Sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD, Jakarta, pada Minggu, 20 Oktober 2024.

“Saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kita tidak boleh bergantung dari sumber makanan dari luar,” tegasnya.

Presiden Prabowo menyampaikan bahwa dalam situasi krisis global, negara-negara lain akan mengutamakan kepentingan domestiknya. Untuk itu, Indonesia harus mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan nasional secara mandiri.

Selain ketahanan pangan, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya mencapai swasembada energi. Ia mengingatkan bahwa ketergantungan pada sumber energi luar negeri menjadi ancaman serius di tengah ketegangan geopolitik global.

Prabowo menuturkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah. Potensi tersebut seperti kelapa sawit yang dapat menghasilkan solar dan bensin, serta tanaman-tanaman lain seperti singkong, tebu, sagu, dan jagung.