Digitalisasi Penyaluran Bansos, Pemerintah akan Terbitkan Kartu Kesejahteraan dan Kartu Usaha

JawaPos.com - Pemerintah secara resmi akan merilis kartu kesejahteraan dan kartu usaha yang terintegrasi dengan ekosistem digital. Adapun saat ini, dua kartu tersebut sedang diusulkan untuk menjadi satu ekosistem digital dengan bantuan sosial (bansos) yang saat ini sedang dalam uji coba. 

Terkait rencana itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyampaikan langkah strategis tersebut dalam memperkuat ketepatan sasaran program bantuan sosial serta peningkatan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui implementasi Kartu Kesejahteraan dan Kartu Usaha. 

Meski begitu, ia memastikan bahwa inisiatif ini bisa didorong dengan pendekatan transformasi digital dan kolaborasi lintas sektor yang mengutamakan kebutuhan pengguna atau user-centric.

"Kami mendukung sepenuhnya persiapan dan peluncuran kartu ini. Namun kita perlu mengintegrasikan program-program ini secara menyeluruh. Kita perlu membangun ekosistem yang terintegrasi. Saya usul agar kartu ini tentunya dapat dibangun berbasis tata Kelola digital DPI (Digital Public Infrastructure)," kata Rini dalam keterangannya, Minggu (28/9).

Lebih lanjut, Rini membeberkan bahwa implementasi kartu-kartu ini akan berjalan efektif bisa ditopang oleh DPI yang meliputi Digital ID untuk autentikasi, Data Exchange untuk keterhubungan data lintas instansi, dan Digital Payment untuk memastikan transaksi yang cepat dan aman.

Selain itu, kata Rini, pembangunannya juga harus mengedepankan perlindungan data, security by design, serta security awareness, untuk membangun digital trust. "Dengan demikian, Kartu Kesejahteraan dan Kartu Usaha bukan instrumen yang berdiri sendiri, tetapi bagian dari Upaya kita untuk integrasi layanan pemerintah menuju layanan terpadu," beber Rini. 

Rini juga mengungkapkan perlunya strategi perencanaan yang komprehensif. Meliputi, fokus pada program yang menuntut kolaborasi lintas sektor dan perlunya desain keterpaduan top-down yang memanfaatkan tata Kelola digital dan data, dengan layanan yang user-centric.

Selain itu juga, DPI harus diperkuat untuk menjamin akuntabilitas. Adapun berikutnya adalah  keamanan siber dan perlindungan data pribadi wajib diterapkan secara konsisten untuk menjaga kepercayaan publik. "Terakhir, regulasi yang adaptif harus disiapkan. Regulasi yang tidak kaku dan dinamis sebagai dasar pemanfaatan teknologi lintas sektor," ungkapnya.

Saat ini, piloting digitalisasi bansos sedang berjalan melalui interoperabilitas Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Program Kartu Kesejahteraan dan Kartu Usaha diharapkan menjadi bagian lanjutan dari piloting ini, khususnya dalam aspek penyaluran Bansos yang lebih terpadu dan efisien.

"Kita ingin memastikan supaya bantuan-bantuan ini tepat sasaran. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan layanan publik yang lebih akuntabel, efisien, dan fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta penguatan sektor UMKM melalui pemanfaatan teknologi digital," pungkas Rini.