BTN Jaga LDR di 93 Persen, Optimistis Rp 25 Triliun Habis di Desember 2025

JawaPos.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menjaga rasio kredit terhadap dana pihak ketiga alias loan to deposit ratio (LDR) di level optimal. Berkisar 92 hingga 97 persen hingga akhir tahun ini. Keseimbangan LDR menjadi strategi penting bagi bank dengan portofolio kredit berjangka panjang seperti kredit pemilikan rumah (KPR).

"Karena LDR kecil terlalu tidak efisien kalau buat BTN. Kalau LDR terlalu tinggi, berbahaya," Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu dalam media briefing di kawasan Parahyangan, akhir pekan lalu.

Nixon mengarahkan untuk menjaga LDR di 93 persen. Dia menilai itu angka yang optimal, tapi tidak berbahaya. Memang, ketika LDR semakin rendah lebih bagus karena likuid. Namun, secara fungsi intermediasi tidak efisien. Sebab, dana yang dihimpun tidak tersalurkan secara maksimal ke sektor kredit.

"Dengan perhitungan berkali-kali, in between 92 sampai 97 persen. Tapi, saya selalu mengarahkan untuk dijaga di 93 persen," jelasnya.

Nixon menekankan pentingnya pemahaman konteks dalam membandingkan kinerja BTN dengan bank lain. Dia menjelaskan, karakteristik portofolio kredit BTN, yang sebagian besar terdiri dari KPR dengan tenor panjang. Sehingga, membuat kebutuhan pengelolaan likuiditas menjadi berbeda dibandingkan bank-bank dengan portofolio jangka pendek.

BTN memastikan tambahan likuiditas Rp 25 triliun dari pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan terserap habis di akhir 2025. Bahkan, dari pipeline kredit yang ada, sebenarnya injeksi dana itu berpotensi terserap lebih cepat di November 2025.

"Karena dengan adanya tambahan dana Rp 25 triliun, likuiditas tidak menjadi masalah lagi bagi BTN setidaknya dalam waktu 6 bulan. Saya perkirakan Desember (tahun ini) sudah habis terserap," ungkap Nixon.

Nixon menjelaskan, mekanisme pencairan dana Rp 25 triliun melalui skema reimburse. Dana tersebut saat ini masih berada di rekening giro wajib minimum (GWM) BTN di Bank Indonesia (BI). Untuk bisa mencairkan sebagai likuiditas, BTN harus lebih dulu menyalurkan kredit, lalu melaporkannya kepada bank sentral.

"Mekanismenya begitu ya. Jadi bank kerja dulu, baru dapat duitnya. Jangan terbalik ya. Uangnya sudah di kita, tapi baru keluar dari GWM untuk jadi likuiditas setelah kreditnya cair," bebernya.

GWM merupakan dana minimum yang wajib disimpan bank di BI dalam bentuk giro. Besarannya ditentukan berdasarkan persentase tertentu dari total DPK yang dihimpun bank. Instrumen ini digunakan BI untuk mengatur likuiditas dan menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.

Direktur Finance and Strategy BTN Nofry Rony Poetra mengamini optimisme Nixon dalam penyerapan likuiditas untuk kredit. Perhitungannya, melihat rerata penyaluran kredit per bulan di BTN mencapai sekitar Rp 6-7 triliun. Untuk melayani ekosistem perumahan yang cakupannya luas maupun kredit non-perumahan.

"Realisasi kredit kami rata-rata saja sekitar Rp 6-7 triliun per bulan, jadi kalau akhir tahun Rp 25 triliun itu sudah nutup. Itu juga sesuai dengan rencana bisnis bank (RBB) kami," terang Nofry.