Data Pertumbuhan Ekonomi RI Kuartal II-2025 Dinilai Janggal, CELIOS Layangkan Surat ke PBB Minta Audit Data

JawaPos.com - Data pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Kuartal II-2025 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) banyak dinilai janggal oleh sejumlah ekonom tanah air. Pasalnya, data yang telah dirilis menimbulkan indikasi adanya perbedaan dengan kondisi riil perekonomian Indonesia. 

Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, menyampaikan salah satu kejanggalan yang terlihat adalah data terkait dengan pertumbuhan sektor industri pengolahan dan investasi atau PMTB. Ia mengatakan, sebagai lembaga pemerintah yang tunduk pada standar statistik internasional, BPS perlu bebas dari kepentingan politik, transparan dan menjaga integritas data. 

Dalam rangka merespons kejanggalan data BPS, CELIOS sebagai lembaga penelitian independen mengirimkan surat permintaan investigasi pada Badan Statistik PBB yakni United Nations Statistics Division (UNSD) dan United Nations Statistical Commission.  

Bhima menyebut, inisiasi CELIOS ini menjadi upaya untuk menjaga kredibilitas data BPS yang selama ini digunakan untuk berbagai penelitian oleh lembaga akademik, analis perbankan, dunia usaha termasuk UMKM dan masyarakat secara umum. 

“Surat yang dikirimkan ke PBB memuat permintaan untuk meninjau ulang data pertumbuhan ekonomi pada Kuartal II-2025 yang sebesar 5,12 persen year-on-year. Kami coba melihat ulang seluruh indikator yang disampaikan BPS, dan menemukan industri manufaktur tumbuh tinggi, padahal PMI Manufaktur tercatat kontraksi pada periode yang sama," kata Bhima Yudhistira dalam keterangannya, Jumat (8/8). 

Lebih lanjut, dia membeberkan dari tinjauan CELIOS, porsi manufaktur terhadap PDB juga rendah yakni 18,67 persen dibanding Kuartal I-2025 yang sebesar 19,25 persen, yang artinya deindustrialisasi prematur terus terjadi. Bahkan, data PHK massal terus meningkat, dan industri padat karya terpukul oleh naiknya berbagai beban biaya. 

"Jadi apa dasarnya industri manufaktur bisa tumbuh 5,68 persen (yoy)? Data yang tidak sinkron tentu harus dijawab dengan transparansi," lanjut Bhima.  

Pada kesempatan yang sama, Direktur Kebijakan Fiskal CELIOS, Media Wahyudi Askar, menambahkan jika terjadi tekanan institusional atau intervensi dalam penyusunan data oleh Badan Pusat Statistik (BPS), itu bertentangan dengan Fundamental Principles of Official Statistics yang diadopsi oleh Komisi Statistik PBB. 

Menururnya, data yang kredibel bukan hanya persoalan teknis, tetapi berdampak langsung terhadap kredibilitas internasional Indonesia, dan kesejahteraan rakyat. Data ekonomi yang tidak akurat, khususnya jika pertumbuhan dilebih-lebihkan, dapat menyesatkan pengambilan kebijakan. 

"Bayangkan, dengan data yang tidak akurat, Pemerintah bisa keliru menunda stimulus, subsidi, atau perlindungan sosial karena menganggap ekonomi baik-baik saja. Pelaku usaha, baik itu besar dan UMKM, para investor dan masyarakat pasti akan bingung dan terkena dampak negatif.” beber Media. 

Dengan telah dilayangkannya surat ke PBB, CELIOS berharap United Nations Statistics Division (UNSD) dan UN Statistical Commission segera melakukan investigasi teknis atas metode penghitungan PDB Indonesia, khususnya pada Kuartal II-2025. 

“Kami juga berharap UNSD dan UN Statistical Commission mendorong pembentukan mekanisme peer-review yang melibatkan pakar independen, serta dukungan reformasi transparansi di tubuh BPS. Keinginan masyarakat itu sederhana, agar pemerintah Indonesia menghitung pertumbuhan ekonomi dengan standar SDDS Plus sehingga datanya dapat dipertanggungjawabkan," pungkas Media.

Sumber foto: Istimewa

Caption: Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira dan Direktur Kebijakan Fiskal CELIOS, Media Wahyudi Askar menunjukkan surat permintaan audit data BPS ke PBB, Jumat (8/8).