Indonesia Hadapi Tantangan Besar untuk Bisa Bebas dari Middle Income Trap

JawaPos.com - Indonesia masih menghadapi tantangan besar untuk bisa keluar dari middle income trap.

Middle income trap merupakan kondisi ketika suatu negara terjebak di level pendapatan menengah dan gagal beralih menjadi negara berpendapatan tinggi, sehingga pertumbuhan ekonomi melambat, pendapatan per kapita stagnan, dan standar hidup masyarakat tidak meningkat.

Dirut PT Antam Achmad Ardianto mengatakan, Indonesia saat ini menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan kualitas pembangunan dan mencapai status negara maju. Salah satu tantangan utama adalah middle income trap yang memerlukan transformasi birokrasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan.

"Jebakan pendapatan menengah (middle income trap) terjadi ketika negara mampu meningkatkan pendapatan per kapita menjadi tingkat menengah, tetapi kemudian stagnan karena produktivitas lambat dan daya saing menurun," jelas Achmad Ardianto.

Pendapat itu dikemukakan di sela-sela diskusi publik yang yang berlangsung di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (10/7). Diskusi itu bertepatan dengan peluncuran buku Transformasi Birokrasi: Keluar dari Jebakan Middle Income Trap yang diterbitkan oleh Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI).

Peluncuran dan diskusi publik itu selain menghadirkan Achmad Ardianto juga mendaulat Pimpinan Ombudsman RI Hery Susanto; Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tirta Nugraha Mursitama; dan Tim Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional Leo Herlambang; dan Presidium MN KAHMI Soetomo.

Achmad Ardianto mengatakan, buku Transformasi Birokrasi: Keluar dari Jebakan Middle Income Trap mengeksplorasi bagaimana reformasi birokrasi dapat menjadi katalisator utama untuk keluar dari jebakan tersebut. Yaitu, melalui tata kelola yang lebih efektif, inovasi digital, partisipasi publik, dan orientasi pelayanan.

"Perusahaan tambang yang hanya menambang dan menjual bahan mentah berisiko memperkuat jebakan middle income trap," terang Achmad Ardianto.

Dia menegaskan perusahaan seperti ANTAM yang secara konsisten membangun hilirisasi, meningkatkan kualitas SDM dan inovasi, serta berkomitmen mengembangkan ekonomi lokal dan menjaga kelestarian lingkungan—bukan sekadar penggerak ekonomi, tetapi menjadi katalisator penting dalam transformasi Indonesia menuju negara maju yang berdaulat secara sumber daya, berkelanjutan secara lingkungan, dan inklusif secara sosial.

Sekjen MN KAHMI Syamsul Qomar menyampaikan bahwa KAHMI terpanggil untuk memberikan masukan bagi pemerintah, khususnya dalam memperbaiki tata kelola birokrasi dari pusat hingga daerah. Hal ini diharapkan mampu mendorong transformasi birokrasi di semua sektor pelayanan publik, sehingga Indonesia dapat terbebas dari jebakan pendapatan menengah (middle income trap).

Middle income trap adalah kondisi ketika suatu negara terjebak di level pendapatan menengah dan gagal beralih menjadi negara berpendapatan tinggi, sehingga pertumbuhan ekonomi melambat, pendapatan per kapita stagnan, dan standar hidup masyarakat tidak meningkat.

Hery Susanto, salah satu kontributor buku, menjelaskan bahwa Transformasi Birokrasi Keluar dari Jebakan Middle Income Trap lahir dari rangkaian diskusi panjang dari seminar nasional yang sebelumnya diselenggarakan oleh MN KAHMI.

“Buku ini lahir dari seminar nasional yang digelar Majelis Nasional KAHMI. Banyak gagasan, data, dan analisis yang dihimpun dan dituangkan secara komprehensif sebagai sumbangsih pemikiran untuk mendorong transformasi birokrasi agar Indonesia mampu keluar dari jebakan middle income trap,” ujar Hery dalam paparannya.

Hery memperkenalkan konsep epta helix dalam buku tersebut, yaitu pengembangan dari pendekatan penta helix yang selama ini dikenal dalam sistem pelayanan publik.

“Dalam buku ini saya memperkenalkan metode epta helix sebagai pengembangan dari konsep penta helix. Jika sebelumnya hanya lima unsur yang terlibat, kini ditambah dua elemen penting menjadi tujuh. Ketujuh unsur tersebut meliputi pemerintah pusat dan daerah, DPR/DPRD, kelompok bisnis, akademisi, pers, masyarakat, dengan Ombudsman RI sebagai simpul pengawas pelayanan publik,” jelasnya.