Sri Mulyani Umumkan 5 Paket Kebijakan Ekonomi, Harapkan Ekonomi Indonesia Tahan Tekanan Global

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto, Senin (2/6) memanggil beberapa menterinya untuk melakukan rapat terbatas terkait meningkatnya risiko dan pelemahan ekonomi nasional. Ada lima paket kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Menteri Keuangan Sri Mulyani seusai rapat terbatas menyatakan bahwa Prabowo memutuskan untuk memberikan paket stimulus agar pertumbuhan ekonomi dapat dijaga. Menurut Ani, sapaan akrab Sri Mulyani, paket kebijakan ekonomi ini akan memberikan manfaat bagi masyarakat untuk menggerakkan perekonomian domestik.

Yang akan diberikan pemerintah adalah diskon untuk semua moda transportasi. Ini berkaitan dengan musim libur sekolah saat ini. “Diharapkan dengan kegiatan libur sekolah, mereka bisa meningkatkan kegiatan ekonomi di dalam negeri dengan melakukan perjalanan di dalam negeri. Maka diskon transportasi ini sifatnya menyeluruh kepada seluruh moda transportasi,” ujarnya.

Dia merincikan diskon pada setiap moda. Untuk kereta api, akan diberikan diskon 30 persen dengan anggaran Rp 0,3 triliun dan diperkirakan dinikmati 2,8 juta penumpang selama Juni dan Juli. Lalu, untuk tiket pesawat yang sebelumnya juga mendapatkan diskon pada momen Lebaran, kali ini pemerintah akan menanggung PPN sebesar 6 persen dengan anggaran Rp 0,43 triliun dan diperkirakan menyasar 6 juta penumpang. “Yang ketiga adalah moda angkutan laut. Akan diberikan diskon tiket angkutan laut sebesar 50 persen. Dalam hal ini akan menggunakan Rp 0,21 triliun untuk jangka waktu Juni dan Juli. Untuk tiket angkutan laut ini diperkirakan 0,5 juta penumpang,” katanya.

Pemerintah juga akan memberikan diskon tarif tol sebesar 20 persen. Diperkirakan jumlah pengguna jalan tol mencapai 110 juta pengendara. Untuk menindaklanjuti ini, Kementerian PUPR telah menerbitkan surat edaran ke Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).

Ani menyatakan pemerintah tetap akan memberikan bantuan sosial. Program kali ini bersifat penebalan. Ada 18,3 juta penerima manfaat program Kartu Sembako yang akan diberikan tambahan dana Rp 200.000 selama dua bulan. Mereka juga tetap akan mendapatkan bantuan beras sebanyak 10 kg selama dua bulan. “Dalam hal ini, total anggaran yang disediakan untuk pemberian tambahan Kartu Sembako dan bantuan pangan adalah sebesar Rp 11,93 triliun,” tuturnya. Tugas ini akan dilaksanakan oleh Kemensos dan Kementan serta Bapanas.

Pekerja dan guru honorer juga mendapat perhatian. Pemerintah akan memberikan bantuan subsidi upah kepada 17,3 juta pekerja yang gajinya di bawah Rp 3,5 juta atau di bawah upah minimum provinsi atau kabupaten/kota. Program ini dijalankan oleh Kemenaker dengan bantuan subsidi upah sebesar Rp 300.000 per bulan. “Penyaluran juga akan diupayakan pada Juni ini,” ucapnya.

Sementara itu, bantuan untuk guru honorer akan diberikan kepada 565.000 orang. Guru dari lingkungan Kemendikbudristek maupun Kementerian Agama akan merasakan program ini. Dalam dua bulan, mereka akan menerima bantuan sebesar Rp 600.000.
“Di dalam paket kebijakan keempat ini juga akan diberikan perpanjangan diskon 50 persen untuk 2,7 juta pekerja di lingkungan enam industri padat karya,” ucapnya. Ini ditujukan untuk iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Dengan seluruh program ini, dana yang digelontorkan mencapai Rp 24,44 triliun. Sumbernya dari APBN sebesar Rp 23,59 triliun dan sisanya dari Non-APBN. “Gaji ke-13 akan dicairkan pada Juli dengan anggaran Rp 49,3 triliun,” ucapnya.

Ani menjelaskan bahwa kondisi global menjadi faktor yang memengaruhi. Misalnya, soal kebijakan tarif hingga persaingan geopolitik dan perang. Keadaan ini diperkirakan akan memengaruhi ekonomi global. Tahun ini, pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan melemah hingga 2,8 persen. “Situasi ini tentu akan memberikan pengaruh kepada perekonomian nasional, baik dari sisi harga komoditas, harga, dan ekspor. Selain itu juga dari sisi volatilitas di sektor keuangan, yaitu nilai tukar maupun juga suku bunga,” ungkapnya.

Ani berharap dengan berbagai stimulus yang diberikan pemerintah, maka pertumbuhan ekonomi tetap bisa dijaga mendekati 5 persen. Jika tidak dilakukan berbagai stimulus, maka pertumbuhan akan melemah akibat tekanan global. Selanjutnya, pengangguran dan kemiskinan diharapkan akan turun.

Dia juga mengumumkan bahwa subsidi listrik tidak dapat berjalan pada Juni atau Juli nanti, sebab sistem penganggarannya lebih lambat. “Sehingga itu digantikan menjadi bantuan subsidi upah,” katanya.

Pemerintah memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) pada triwulan II tahun 2025 akan mengacu sepenuhnya pada data tunggal sosial ekonomi nasional. Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, data tunggal tersebut telah diintegrasikan sejak 3 Februari 2025 dan diperbarui melalui validasi berbagai data. Dalam hal ini termasuk verifikasi lapangan yang melibatkan kerja sama antara BPS dan Kementerian Sosial. Amalia menuturkan, dari 20,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM), sebanyak 16,5 juta telah diverifikasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). “Dari 16,5 juta itu, 14,3 juta memang berada di desil 1-4 dan sudah mulai disalurkan oleh Mensos per 31 Mei,” ujarnya.

Lebih lanjut, Amalia menegaskan BPS juga melakukan pembersihan data terhadap kesalahan sasaran atau inclusion error. Dengan berbasis data yang lebih akurat, Amalia menjelaskan, program bansos diharapkan dapat lebih tepat sasaran serta berkontribusi sebagai stimulus ekonomi nasional pada triwulan II ini. “Dengan menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional ini, tentunya bansos yang nanti digulirkan di triwulan II dan juga untuk mendorong sebagai salah satu program stimulus ekonomi, ini akan menjadi lebih tepat sasaran,” katanya.

Selain itu, Amalia menyebut bahwa rencana pemberian insentif berupa diskon transportasi dan diskon jalan tol sejalan dengan peningkatan mobilitas masyarakat tahun ini. Amalia menjelaskan bahwa berdasarkan data BPS, jumlah wisatawan nusantara pada April tahun ini meningkat 23 persen dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya. “Artinya bahwa insentif untuk diskon tiket dan diskon transportasi dan juga diskon jalan tol ini akan sangat mendorong mobilitas masyarakat,” katanya.

Amalia menambahkan bahwa dari data BPS terlihat ada tiga titik mobilitas masyarakat yang meningkat atau mencapai puncaknya dalam satu tahun. Pertama pada saat Lebaran, kedua pada saat libur sekolah Juni–Juli, dan ketiga pada saat akhir tahun.