Penandatanganan PKS Dukcapil dan Perbarindo Perkuat Digitalisasi dan Perlindungan Data Pribadi di Sektor BPR

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Dukcapil ) bersama (Perbarindo dan Seminar Nasional di Grand Mercure Harmoni, Jakarta Pusat, Selasa (25/2). (Istimewa)

JawaPos.com – Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) bersama Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan Seminar Nasional di Grand Mercure Harmoni, Jakarta Pusat, Selasa (25/2).

Acara ini dihadiri oleh sejumlah perwakilan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Indonesia, termasuk BPR DP Taspen, yang menjadi salah satu dari tujuh BPR yang telah memenuhi syarat untuk menandatangani PKS ini.

Dalam sambutannya, Ketua Umum Perbarindo, Tedy Alamsyah menekankan pentingnya standar sistem manajemen keamanan informasi bagi seluruh BPR. “ISO 27001: 202 adalah kunci untuk memastikan bahwa semua BPR memenuhi regulasi perlindungan data pribadi. Ini bukan hanya tentang kepatuhan, tetapi juga tentang melindungi industri kita dari risiko penyalahgunaan data,” ujar Tedy.

Tedy menambahkan bahwa industri BPR harus siap menghadapi perubahan preferensi nasabah yang semakin mengarah pada layanan digital. “Sekarang berbeda, eranya 5.0 di mana sudah artificial intelligence. Kita berharap dan mohon dukungan bapak-Ibu," tegasnya.

Ia juga menyampaikan harapannya agar seluruh anggota Perbarindo bisa mendapatkan akses ke layanan identitas kependudukan digital dari Dukcapil. “Ini adalah komitmen kami untuk memastikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam mengakses layanan keuangan,” tutup Tedy.

Sementara itu, Direktur Utama BPR DP Taspen, Iwan Soeroto, menjelaskan bahwa penandatanganan PKS ini bertujuan untuk memperkuat platform digitalisasi layanan di sektor BPR. “Ini adalah langkah persiapan kami untuk masuk ke era digitalisasi, khususnya dalam hal layanan keuangan, sesuai tag line kami "#mudah dan nyaman". Kerjasama dengan Dukcapil difasilitasi oleh Perbarindo, dan ini sangat penting untuk memastikan keamanan dan perlindungan data pribadi nasabah,” ujar Iwan kepada Jawapos.com usai acara.

Iwan menambahkan, kerjasama ini memungkinkan BPR untuk melakukan verifikasi data nasabah secara langsung melalui sistem Dukcapil. Dengan KTP elektronik, BPR bisa melakukan autentikasi data nasabah secara real-time. Hal ini sangat membantu dalam memastikan keaslian data dengan lebih cepat dan akurat, serta mencegah penyalahgunaan.

"Di Dukcapil itu kan data semua masyarakat Indonesia itu kan sudah ada, nah disitu nanti bisa adanya KYC (Know Your Customer). Jadi bagaimana kita mengautentifikasi data pribadi tersebut," ujarnya.

BPR DP Taspen, yang telah memulai transformasi digital sejak 2024, melihat kerjasama ini sebagai langkah strategis untuk memperluas layanan digital mereka. "Nah, dengan adanya peradatanganan ini, ini menambah lagi kita untuk bagaimana kita dengan channeling-channeling yang digital juga," kata Iwan.

Iwan berharap kerjasama ini akan mendorong BPR DP Taspen dan BPR lainnya untuk terus mengadopsi teknologi canggih. “Semua BPR ini harus bisa mendapatkan sertifikasi ISO dan Dukcapil sebagai pintu untuk masuk data-data yang dilindungi oleh negara ke masyarakat. Jadi menambah (layanan keuangan) BPR itu lebih baik lagi,” pungkasnya.