Dosen FISIP UI Sebut Investasi Bukan Alat Utama Membangun Bangsa

JawaPos.com–Pertumbuhan ekonomi Tiongkok tidak sedang baik-baik saja. Seiring kontraksi di sektor properti dan tingkat pengangguran yang tetap tinggi. Pemerintah perlu merancang strategi agar kerja sama maupun investasi tetap berjalan kondusif.

Diplomat Ahli Madya Kementerian Luar Negeri Dino Kusnaidi menuturkan, pertumbuhan ekonomi Tiongkok sedang mandek. Yang biasanya tumbuh 8 sampai 10 persen, kini hanya berkisar 5 persen. Bahkan produk domestik bruto (PDB) di kuartal II 2024 hanya tumbuh 4,7 persen.

”Salah satu indikatornya dari properti mereka yang masih bermasalah. Pasar domestik yang tidak bisa menopang perekonomian nasionalnya,” kata Dino saat ditanyai di Hotel Fairmont, Senayan, Kamis (22/8).

Pada pemerintahan periode ketiga Presiden Xi Jinping, lanjut dia, sedang memfokuskan pembangunan high development interest. Yang mana memang membutuhkan investasi serta pengembangan teknologi lagi. Begitu pula, pergeseran pengembangan sumber daya manusia (SDM) dari low-tech menjadi high-tech.

”High-tech ini juga nanti akan menjadi simbol ekspor Tiongkok ke dunia sehingga kredibilitas produknya menjadi kualitas yang lebih baik. Seperti BYD yang sudah mampu bersaing dengan produk otomotif dunia. Begitu juga Huawei dan Xiaomi bisa bersaing dengan Apple,” beber Dino.

Untuk mempertahankan pembangunan Indonesia saat ini yang bekerja sama dengan Tiongkok tidak bisa dilihat hanya dari satu faktor. Butuh kerja sama dengan berbagai stakeholder. Nah, kepentingan nasional saat ini adalah mendatangkan teknologinya. Untuk kemudian dikembangkan di dalam negeri melalui berbagai riset sebagai kelanjutan investasi.

Sementara itu, dosen jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Indonesia Ardhitya Eduard Yeremia Lalisang menyatakan, tidak bisa membangun bangsa dengan investasi. Justru untuk mendorong pembangunan seharusnya dengan menguatkan kebijakan industri (industrial policy).

”Jadi gimana kita bergantung terus sama investasi tapi nggak punya fondasi yang lebih kuat untuk membangun industrinya,” ungkap Ardhitya Eduard Yeremia Lalisang.

Misalnya, saat ini Indonesia sudah ada kereta cepat Jakarta-Bandung. Tapi, kelanjutan bagi pengembangan industrinya masih belum terlihat. Seperti transfer teknologi dan peningkatan kapasitas SDM.

”Nah ini yang sebenarnya ditunggu-tunggu ya kereta cepat kelihatannya sudah jadi. Follow up-nya apa dari situ? Ini yang menurut saya missing dan sangat amat terburu-buru ketika langsung didiskusikan Jakarta-Surabaya. Karena dulu janjinya (Tiongkok) salah satunya adalah membuat Indonesia sebagai salah satu kontributor untuk membangun rolling stock-nya untuk Asia Tenggara,” jelas Ardhitya Eduard Yeremia Lalisang.

Hal senada juga diungkapkan Direktur China-Indonesia Desk Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Zulfikar Rakhmat. Belum ada strategi yang jelas untuk memastikan bahwa dampak investasi sesuai dengan harapan. Nah melalui, China-Indonesia Provincial Index, pihaknya menginvestigasi dan meneliti pengaruh Tiongkok di 38 provinsi Indonesia. Salah satu temuannya bahwa keterlibatan di sektor ekonomi merupakan aspek sentral dari pengaruh Tiongkok di Nusantara.

Jawa Tengah bahkan mencapai skor sempurna 100 persen yang ditengarai karena kerja sama perdagangan yang kian intens. Yang mana provinsi tersebut juga menerima investasi besar dari Tiongkok.

”Nilai sempurna yang diperoleh Jawa Tengah menekankan poin bahwa keeratan hubungan ekonomi difasilitasi juga oleh investasi Tiongkok, yang mencerminkan peran penting pemerintah daerah dalam menjaga hubungan yang dinamis ini,” ungkap Muhammad Zulfikar Rakhmat.

Demikian juga yang terjadi di provinsi lainnya, seperti Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah. Dimana jalinan kerja sama ekonomi yang signifikan didorong kuatnya aktivitas Tiongkok di wilayah tersebut. Didorong oleh industri nikel dan kawasan industri bersama.

Indeks Pengaruh Ekonomi Tiongkok di Provinsi Indonesia