Penetrasi 5G di Indonesia Masih Lambat, CEO XL Axiata Dian Siswarini Tagih Janji Insentif Pemerintah

JawaPos.com - Tercatat dalam setidaknya tiga tahun terakhir ini, teknologi jaringan seluler generasi kelima alias 5G sudah hadir di Tanah Air. Sayangnya, kehadiran 5G di Indonesia bisa dibilang masih sebatas seremonial saja, simbolis saja, diumumkan hadir, tapi masih belum jelas siapa marketnya, berapa harga paketnya dan sebagainya.

Hal ini terasa mubazir mengingat saat ini sudah sangat banyak bertebaran smartphone yang mendukung jaringan 5G di pasaran. Adapun salah satu yang masih menghambat 5G untuk digunakan secara luas oleh masyarakat adalah harga kuotanya yang masih sangat mahal. Beda dengan 4G.

Mahalnya harga paket ini tak lain dikarenakan tingginya biaya sewa spektrum frekuensi untuk jaringan 5G. Sehingga, saat ini banyak operator seluler (opsel) yang sudah menggelar 5G meminta pemerintah untuk mengurangi BHP Frekuensi jaringan 5G.

Disampaikan juga oleh Presiden Direktur dan CEO XL Axiata Dian Siswarini, pemerintah harusnya bisa memberikan insentif 5G. Seperti yang dijanjikan pemerintah, insentif yang diberikan bisa digunakan untuk menggelar layanan 5G lebih luas.

"Kalau maunya kami, pengurangan jangan hanya yang baru, tetapi yang existing juga. Karena yang existing, terutama yang kami miliki 900 Mhz itu mahal banget," kata Dian Siswarini ditemui saat Halalbihalal XL Axiata dengan Media di Jakarta, Kamis (25/4) kemarin.

Seperti yang sudah disebutkan di atas, Dian berharap pengurangan regulatory charge atau BHP frekuensi untuk meminang spektrum frekuensi tak hanya berlaku pada BHP frekuensi baru, tetapi juga yang sudah berjalan.

Dian mengungkapkan juga, saat ini BHP frekuensi yang harus dibayarkan XL Axiata tiap tahunnya adalah Rp 1,2 triliun untuk pita selebar 15 MHz. "Oleh karenanya, kami ingin ada evaluasi untuk formulasi spektrum existing juga," kata Dian.

Keinginan lain yang diungkapkan perempuan berkerudung ini adalah agar formulasi perhitungan untuk meminang spektrum baru tak menggunakan formula yang lama. Pasalnya, untuk menggelar 5G dibutuhkan bandwidth atau pita frekuensi yang lebar.

"Untuk 5G, bandwidth yang diperlukan lebarnya minimal 50 Mega (MHz) kalau formulanya masih yang lama, ini saja (yang 900 MHz) Rp 1,2 triliun. Boncos lah," kata Dian sembari menghela nafas.

Masih soal insentif, Dian juga mengatakan, saat ini operator terbebani dengan pembayaran up front fee dan annual fee BHP frekuensi. Oleh karenanya, di tengah kondisi operator seluler yang tak baik-baik saja, Dian berharap agar formulasi up front fee dan annual free ini bisa dikurangi.