Ini Respons Pertamina Soal Penahanan Karen Oleh Kejagung

JawaPos.com - Mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Galaila Agustiawan resmi ditahan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Dia akan mendekap di Rumah Tahanan (Rutan) Pondok Bambu, Jakarta Timur. Lantas, apa respon Pertamina?

Vice President (VP) Pertamina, Adiatma Sardjito mengungkapkan pihaknya siap bekerjasama jika memang perseroan perlu dimintai keterangan. 

"Siap menyerahkan bukti tersebut, kasusnya ga begitu paham. Kami meghormati proses hukum hukum yang dilaksanakan oleh Kejagung," ujarnya saat dihubungi JawaPos.com, Senin (24/9).

Terkait penahanan Karen, Adiatma enggan mengomentari lebih jauh. Dia tidak banyak tahu tentang kasus tersebut.

"Saya persisnya belum tahu, saya juga kan belum disana waktu ikejaksSekea.

Sekedar informasi, kasus ini juga ikut menyeret mantan Direktur Keuangan Pertamina Frederik Siahaan dan Chief Legal Counsel and Compliance, Genades Panjaitan serta mantan Manager Merger & Acquisition Direktorat Hulu Pertamina, berinisial BK, sebagai tersangka.

Pusaran korupsi ini sendiri bermula dari upaya perseroan melalui anak usahanya PT Pertamina Hulu Energi (PHE) melakukan akusisi 10 persen aset ROC Oil Company Ltd di Blok BMG. Upaya akuisisi ini sudah disepakati dalam Agreement for Sale and Purchase-BMG Project tertanggal 27 Mei 2009.

Kemudian, kejaksaan menduga ada kejanggalan dari aksi korporasi ini. Mereka menduga usulan investasi tidak sesuai dengan pedoman. Selain itu, direksi diduga mengambil keputusan tanpa melibatkan jajaran komisaris.

Hasilnya, penggunaan dana negara sebesar USD 31 juta dari akuisisi tersebut ditambah Pertamina harus menanggung biaya-biaya yang timbul lainnya sebesar USD 26 juta, keuangan negara pun rugi Rp 568 miliar (kurs saat itu).

Padahal, perusahaan plat merah ini berharap blok BMG bisa memproduksi minyak 812 barel per hari. Sayang, ternyata saat itu blok tersebut hanya mampu memproduksi 252 barel per hari saja.

Blok BMG kemudian ditutup setelah ROC Oil menghentikan produksinya. Blok tersebut dianggap tidak lagi ekonomis. Proses penyidikan terhadap kasus korupsi ini masih terus diselidiki oleh kejaksaan.