Baru 30 Persen Masyarakat Indonesia yang Tahu Program Pendanaan Transisi Energi JETP

JawaPos.com – Lembaga riset yang fokus dibidang ekonomi dan kebijakan publik, Center of Economic and Law Studies (CELIOS) merilis hasil survei opini publik terkait Just Energy Transition Partnership (JETP) atau program pendanaan yang diberikan negara-negara maju untuk proses transisi energi di negara berkembang.

Direktur Eksekutif dan Ekonom CELIOS, Bhima Yudhistira mengatakan meskipun JETP mengangkat urgensi pensiun dini PLTU batubara dan percepatan transisi energi bersih. Namun isu JETP masih belum dipahami sebagian besar masyarakat Indonesia.

Riset yang dilakukan oleh CELIOS dengan melibatkan 1.245 orang responden yang tersebar secara nasional mengungkapkan terdapat 76 persen masyarakat yang tidak mengetahui adanya JETP.

"Hasil survei menunjukkan pemahaman masyarakat mengenai JETP masih sangat rendah dan cenderung terpusat pada masyarakat di wilayah dan kelas ekonomi tertentu," kata Bhima Yudhistira dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (5/7).

Padahal, kata Bhima, masyarakat yang terimbas dengan adanya penutupan PLTU misalnya di Kalimantan sebagai pemasok batubara dan di daerah tempat PLTU beroperasi perlu terlibat aktif dalam merumuskan program JETP.

"Idealnya sebelum Comprehensive Investment Plan (CIP) diluncurkan, masyarakat terdampak bisa memahami dan ikut aktif dalam perumusan program," imbuh Bhima.

Berdasarkan sebaran wilayah, informasi terkait JETP lebih dipahami oleh masyarakat di Bali dibanding daerah lain. Hal ini mengindikasikan bahwa informasi JETP lebih dikaitkan event G20 sehingga persebaran informasi tindak lanjut komitmen transisi energi berkeadilan dipersepsikan belum merata.

Tak hanya itu, hasil survei juga menunjukkan bahwa mayoritas atau 53 persen perempuan memiliki kecenderungan mendukung penutupan PLTU batubara dan transisi ke EBT secara paralel. Sayangnya program transisi energi bisa terhambat karena masyarakat menilai terdapat sumber energi yang masih dominan.

"Sebanyak 32 persen menyebut batubara sebagai sumber penghambat transisi energi utama, disusul 26 persen minyak bumi, 26 persen nuklir dan 11 persen gas," jelasnya.

Temuan menarik lain dari survei opini JETP adalah ketertarikan perempuan dalam pekerjaan yang berkaitan dengan transisi energi cukup rendah. Sebanyak 48 persen responden perempuan mengatakan tidak tertarik bekerja di sektor yang terkait transisi energi seperti energi terbarukan.

“Ada bias gender dalam transisi energi yang perlu dicermati oleh pemerintah karena seolah transisi energi adalah pekerjaan laki-laki yang sifatnya teknis. Padahal perempuan bisa terlibat juga misalnya dalam pengembangan instalasi panel surya skala rumah tangga dan pembangkit mikro-hidro,” imbuh Bhima.

Lebih lanjut, JETP diharapkan mendorong ekonomi masyarakat khususnya yang berada di sektor pertanian. Sektor pertanian menurut hasil survei menjadi sektor yang paling optimis atas kemampuan pemerintah dalam mengembangkan regulasi energi terbarukan karena diproyeksikan EBT lebih rendah biaya dan efektif membantu pertanian skala kecil.

"Pada akhirnya, segala kebijakan JETP kedepan perlu menempatkan masyarakat di berbagai profesi dan wilayah sebagai aktor sentral yang mengawal dan memberi masukan kepada Pemerintah, BUMN terkait dan lembaga internasional (IPG dan GFANZ) dalam memastikan program transisi energi berjalan secara transparan dan berkeadilan," tandasnya. (*)