Skema Plasma Dianggap Tidak Berpihak ke Petani Sawit

JawaPos.com - Konsep kemitraan di perkebunan sawit, terutama pola bagi hasil dalam berbagai skema termasuk manajemen satu atap, dinilai Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) bukan kebijakan yang memihak para petani. Menurut mereka, skema ini justru bisa menjerumuskan masyarakat desa pada kemiskinan dan konflik.

Untuk diketahui, konsep kemitraan sendiri adalah pengembangan perkebunan sawit yang memanfaatkan perkebunan besar sebagai inti yang kemudian membantu perkebunan rakyat di sekitar, atau plasma, dalam suatu sistem kerja sama yang diklaim akan saling menguntungkan dan berkelanjutan. Petani yang ikut serta dalam kemitraan ini dan ditetapkan sebagai penerima kepemilikan kebun plasma serta berdomisili di sana disebut sebagai petani plasma.

Kepala Advokasi SPKS, Marselinus Andri dalam keterangan resmi yang diterima mengatakan bahwa dari 10 temuan utama hasil investigasi yang dilakukan di perkebunan sawit, skema kemitraan yang selalu dijadikan success story gagal menghasilkan kesejahteraan bagi para petani di desa. Sebaliknya, pendapatan dan tanah mereka malah hilang.

Andri memaparkan, masyarakat yang terikat dalam skema plasma memeroleh bagian sangat kecil dari keuntungan yang bisa dihasilkan perkebunan. Berdasarkan kajian lepas yang ada, kebun plasma dapat menghasilkan keuntungan lebih dari Rp 22 juta per hektare setiap tahun.

Menurut Andri, semestinya para petani sawit mandiri, yang notabene menggarap kebun tanpa campur tangan perusahaan, bisa mendapat keuntungan lebih dari Rp 15 juta per hektare setiap tahun. "Namun, dari beberapa kasus plasma yang diselidiki, para petani itu hanya mendapatkan keuntungan rata-rata sekitar Rp 2,5 juta," kata Andri.

Andri menilai, pihak yang menerapkan skema ini mendapat banyak keuntungan dari pola kemitraan dengan petani sawit. Apalagi dalam pola bagi hasil yang mereka kelola secara penuh dari pembukaan kebun hingga pemanenan buah.

Dalam catatan SPKS, pendapatan petani plasma umumnya sangat rendah, bahkan kadang nihil dan tidak cukup untuk membayar angsuran hutang kredit. Kondisi itu terjadi karena rendahnya produksi dari kebun yang dikelola tidak sesuai standar agronomis yang ditetapkan pemerintah.

Sehingga mereka dimobilisasi tanpa transparansi melalui koperasi untuk mengajukan utang baru mengganti kerugian produksi bahkan pembayaran angsuran kredit yang pada akhirnya terjerat berpuluh puluh tahun. "Terlilit hutang dan mereka sama sekali tidak punya pilihan untuk keluar dari skema yang buruk ini," kata Andri.