Strategi 4 Kementerian Dukung Penguatan UMKM Perempuan di G20 Empower

JawaPos.com - Upaya peningkatan kemampuan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan penerapan kesetaraan gender mendapatkan dukungan dari empat kementerian. Dalam pertemuan G20 Empower di Jogjakarta, Rabu (18/5) lalu, empat menteri, yaitu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Menteri BUMN, sepakat kontribusi UMKM pada perekonomi negara selama pandemi dan masa pemulihan pasca pandemi sangat besar.

Untuk itu mereka berkomitmen untuk mendukung penguatan UMKM melalui berbagai program di masing-masing kementerian. Menteri PPPA, Bintang Puspayoga menyatakan UMKM terbukti dapat memberikan kontribusi hingga 40 persen dari pendapatan nasional di negara berkembang dan mampu menyerap banyak tenaga kerja.

Dia menyebut, berdasarkan data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa UMKM mewakili sekitar 90 persen bisnis dan lebih dari 50 persen lapangan kerja di seluruh dunia. Pengembangan UMKM merupakan prioritas tinggi bagi banyak negara di seluruh dunia karena mereka dapat berkontribusi hingga 40 persen dari pendapatan nasional di negara berkembang.

"Perempuan di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah juga memiliki porsi usaha kecil yang relatif lebih besar dibandingkan dengan perusahaan besar. Banyak dari mereka menjalankan bisnis sehari-hari dan bekerja sendiri," katanya melalui keterangannya.

Mengutip data McKinsey (2020), secara global, berdasarkan analisis beberapa survei usaha kecil menunjukkan bahwa sebelum memperhitungkan intervensi, 1,4 juta hingga 2,1 juta UMKM dapat tutup secara permanen pada empat bulan pertama pandemi.

Di Indonesia, kaum perempuan memiliki dan menjalankan sekitar 50 persen dari sekitar 65,4 juta UMKM di seluruh negeri. Namun survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik pada tahun 2020 menemukan bahwa dua pertiga pemilik UMKM mengalami penurunan pendapatan karena pandemi. Lebih dari 45 persen UMKM terlibat hutang dan harus berjuang membayar tagihan.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bermitra dengan sektor swasta untuk memberikan pelatihan digital bagi pengusaha perempuan. Selain itu juga diselenggarakan pelatihan literasi digital dan bisnis untuk perempuan di industri rumah tangga, seperti literasi digital dan keuangan, keterampilan operasional, dan akses pasar.

Guna memperkuat UMKM Perempuan tersebut, Bintang menambahkan, Pemerintah Indonesia telah mengumumkan Strategi Nasional Inklusi Keuangan Perempuan, yang diakui oleh The Asian Development Bank (ADB) sebagai yang pertama dan satu-satunya di dunia.

Strategi ini dikatakan bertujuan untuk mengisi kesenjangan dengan memperkenalkan bidang prioritas utama dan rencana aksi untuk mempromosikan akses keuangan bagi perempuan Indonesia, mengakomodasi beragam kebutuhan, minat, dan latar belakang mereka.

Untuk perempuan kurang mampu, dengan semangat pengentasan kemiskinan, bekerjasama dengan Kementerian BUMN juga dibuat program Mekaar, sebuah rencana pembiayaan untuk usaha mikro dan ultra-mikro perempuan.

Selanjutnya, Kementerian PPPA juga mengeluarkan beberapa peraturan untuk mendukung UMKM perempuan, tidak hanya untuk tumbuh tetapi juga untuk mengalihkan usahanya dari informal ke formal, dan untuk meningkatkan jumlah wirausaha secara signifikan serta memastikan tersedianya berbagai fasilitas untuk mendukung usaha.

Sementara itu, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyampaikan dalam kesempatan yang sama, berdasarkan riset, pandemi paling mempengaruhi pengusaha perempuan, dengan mencapai angka 76 persen karena perempuan harus bekerja dari rumah.

Menurutnya, di Indonesia, UMKM berkontribusi terhadap 60 persen pendapatan nasional, dan 64 persen dari 64 juta UMKM dimiliki oleh perempuan. Karena itu, saat dunia berupaya melakukan pemulihan pascapandemi dan mengurangi dampak pandemi terhadap bisnis, termasuk pemulihan terhadap bisnis yang dimiliki dan dipimpin oleh perempuan.

“Rekomendasi pertama, pentingnya meningkatkan kerjasama antara pemerintah, swasta, dan investor untuk mendukung wirausaha perempuan. Kedua, mendorong kebijakan di bidang keuangan dan infrastruktur yang sensitif gender dan memberikan akses pendanaan dan legalitas. Ketiga, meningkatkan program literasi digital keuangan bagi pengusaha perempuan untuk meningkatkan kesiapan investasi,” tegas Teten.

Di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno menyatakan bahwa anggaran pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif akan digunakan untuk kegiatan utama pemulihan pariwisata nasional seperti pelatihan mikro digital, pelatihan dan sertifikasi Clean-Health-Safety-Environment Sustainability (CHSE), dan keuangan mikro untuk UMKM dan Desa Wisata.

Sementara itu, Menteri BUMN, Erick Thohir, mengangkat komitmen kementeriannya dalam implementasi kesetaraan gender dengan antara lain memberikan rasa aman, nyaman, serta membuka kesempatan luas bagi perempuan di BUMN.

Termasuk juga dalam upaya tersebut adalah menciptakan lingkungan kerja yang bebas diskriminasi dan kekerasan berbasis gender, menerapkan kesetaraan hak dan kesempatan mengembangkan karir.

"Komitmen kami di BUMN tercermin dari beberapa kebijakan affirmative action, salah satunya dengan membuat target 15 persen kepemimpinan perempuan di BUMN pada tahun 2021. Alhamdulillah target ini sudah tercapai. Ke depannya, kami meningkatkan target 25 persen kepemimpinan perempuan pada tahun 2023. Tujuannya adalah untuk memberikan spotlight pada para profesional perempuan di BUMN dengan kinerja yang cemerlang," tandas Erick.