Gandeng Bappenas, Pemerintah Daerah Dorong Percepatan Pembangunan

JawaPos.com - Guna menyelaraskan pemerintahan pusat dan daerah, pemerintah di daerah menegaskan koordinasi. Salah satunya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara (Malra) yang kembali melakukan rapat koordinasi (Rakor) bersama Perwakilan Kementerian PPN/Bappenas. Rakor yang diiniasi langsung oleh Bupati Malra ini merupakan salah satu upaya percepatan realisasi percepatan pembangunan daerahnya.

Bupati Maluku Tenggara Muhamad Thaher Hanubun mengatakan melalui rakor tersebut pihaknya dapat menyelaraskan rencana pembangunan Maluku Tenggara dengan rencana pembangunan nasional sebagaimana yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024.

Beberapa poin strategis yang masuk dalam pembahasan di antaranya terkait dengan realisasi percepatan jalan Trans Pulau Kei Besar sepanjang 101,6 Km, pengembangan sektor potensial di bidang perikanan kelautan serta bidang pariwisata sebagai sektor unggulan daerah, selain sektor pendukung lain yang berhubungan dengan konektivitas dan infrastruktur.

Saat ini total produksi perikanan tangkap di Maluku tenggara mencapai 94.000 ton/ tahun. Dengan adanya jalan trans ini potensi ekonomi seperti perikanan tangkap termasuk budidaya kelapa dan energi di pulau Kei Besar dapat lebih ditingkatkan. "Masyarakat tidak perlu lagi kuatir produksinya terbuang karena adanya jalan Trans tersebut mempermudah distribusi produksi ke pasar," ujar Thaher.

Menurut Thaher, kepulauan Kei memiliki nilai strategis dalam pembangunan nasional karena merupakan pusat kegiatan nasional sektor perikanan tangkap. Sektor perikanan sendiri menunjukkan pertumbuhan positif, naik 9,69 persen pada kuartal kedua 2021. Kenaikan dipicu meningkatnya produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Sementara data Badan Pusat Statistik (BPS) mengatakan ekonomi Indonesia triwulan II-2021 tumbuh 7,07 persen dari triwulan II-2020 (yoy). Di mana usaha perikanan termasuk sektor yang mengalami pertumbuhan signifikan.

Di bidang pariwisata, dengan 93 persen wilayah terdiri dari perairan dan sisanya daratan tak dipungkiri Maluku Tenggara memiliki potensi besar dalam pariwisata. Pembangunan infrastruktur dan konektivitas mutlak diperlukan untuk mendukung potensi ini.

Sebagai informasi Kabupaten Maluku Tenggara berdasarkan Perpres 18 Tahun 2020 telah ditetapkan sebagai wilayah perbatasan negara dan menjadi koridor Pemerataan Pembangunan Nasional dan Major Project Jalan Trans Pulau Kei Besar.

“Kawasan perbatasan memiliki kesempatan untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi daerah, saya berharap target pembangunan seperti yang tertuang di dalam RPJMN 2020-2024 serta kebijakan afirmasi lainnya untuk Kabupaten Maluku Tenggara sebagai wilayah terdepan NKRI dapat terealisasi dengan baik,” tutup Thaher.