Presiden Jokowi Minta Belanjakan Rp 400 T untuk Produk Lokal

JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegur keras menteri dan pemerintah daerah kemarin (25/3). Pasalnya, sebagian besar anggaran pemerintah dibelanjakan barang-barang impor untuk operasional sehari-hari.

Kepala negara pun memberikan target sampai akhir Mei nanti, 40 persen anggaran pemerintah dibelanjakan barang-barang lokal. ”Bukan high tech saja impor,” ujar Jokowi saat memberikan sambutan pada acara Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Bali.

Dia merasa jengkel dengan menteri-menterinya. Misalnya, saat kunjungan ke Atambua, Jokowi menemukan traktor yang digunakan untuk tanam jagung bersama merupakan barang impor.

Belum lagi, CCTV hingga bolpoin yang merupakan belanja pemerintah juga berasal dari luar negeri.

Jokowi curiga bahwa mereka yang belanja dengan anggaran negara tidak detail sehingga barang-barang impor yang dibeli. ”Jangan ini diteruskan. Stop!” katanya dengan nada tinggi.

Mantan gubernur DKI Jakarta itu ingin uang belanja negara dibelikan barang-barang dalam negeri. Dia optimistis jika sebagian besar dana pemerintah dibelanjakan barang dalam negeri, ekonomi Indonesia akan meroket.

Dia memberikan target sebelum Mei, dana pemerintah sebesar Rp 400 triliun harus dibelanjakan barang lokal. Kebutuhan pemerintah harus dicukupi dari dalam negeri. ”Hati-hati Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tadi pagi (kemarin pagi, Red) saya cek baru Rp 2 triliun (yang dibelanjakan),” kata Jokowi.

Dia menilai ada yang tidak semangat untuk mendukung belanja dalam negeri. ”Masak beli bangku, kursi, laptop mau impor. Kita sudah bisa bikin semuanya,” imbuhnya.

Belanja pemerintah untuk membeli barang dalam negeri, kata Jokowi, merupakan wujud dukungan terhadap barang lokal. Nilai investasi dari belanja pemerintah cukup besar. Dampaknya pun akan panjang.

Dua juta lapangan kerja, lanjut dia, juga akan terbuka. Jokowi sampai meminta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk menyediakan berbagai macam produk yang dibutuhkan pemerintah dalam platform e-Katalog sehingga mampu bersaing dan dapat dibeli oleh aparat pemerintahan.

Sebelumnya ada 50.000 UKM (usaha kecil dan menengah) yang sudah masuk dalam e-Katalog. Lalu, jumlah tersebut bertambah sampai 100.000 UKM. ”Akhir tahun harus bisa tembus 1 juta (UKM),” katanya.

Dia juga meminta kepala daerah membantu memilah UKM dengan kualitas terbaik untuk diusulkan masuk dalam e-Katalog. Jokowi meminta semuanya dipermudah dalam hal persyaratan. Termasuk terkait SNI dan sertifikasi lainnya. ”Barang kita sendiri, buat sederhana. Jangan ruwet, mahal pula,” tuturnya.

Menanggapi teguran presiden mengenai pengadaan barang yang masih didominasi impor, Executive Director Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan, sudah menjadi rahasia umum bahwa produk lokal tidak bisa bersaing dengan produk impor, baik harga maupun kualitas. ”Barang impor, terutama dari Tiongkok, itu harganya sangat kompetitif,” ujar Faisal saat dihubungi kemarin.

Faisal mengatakan bahwa produk-produk impor tersebut bisa memiliki daya saing sebegitu tingginya di negara orang karena banyak didukung negara asalnya. ”Baik soal kemudahan pajak, kemudahan logistik, dan sebagainya. Sehingga, harga produknya bisa lebih murah dibandingkan produk lokal di tujuan,” tambahnya.

Menurut Faisal, pemerintah Indonesia juga patut memberikan perlakuan khusus bagi produk lokal di dalam negeri. Perlakuan spesial tersebut, antara lain, subsidi, keringanan pajak dan nonpajak, kemudahan logistik, pendanaan, sampai pendampingan teknis. ”Ini memang dari hulu ke hilir harus komprehensif,” tegasnya. (agf/lyn/c7/ttg)