Menko Luhut Senang Proyek LRT Tak Pakai Dana APBN

JawaPos.com - Menteri Koordinator Perekonomian Luhut Binsar Pandjaitan menyaksikan penandatanganan kontrak pinjaman antara PT KAI dengan 12 Bank Sindikasi untuk membiayai pembangunan LRT Jabodebek. Penandatanganan dilaksanakan di Kempinski, Grand Indonesia Shopping Town, Jakarta Pusat.

Luhut mengaku senang untuk pertama kalinya proyek pemerintah tidak terlalu dibebani oleh APBN.

"Ini merupakan suatu kemajuan yang sangat signifikan karena pertama kali suatu proyek pemerintah yang bisa ditangani secara sindikasi," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (29/12).

Dengan kontrak pinjaman sebesar Rp 19,25 triliun dan dengan jangka waktu 18 tahun, menurut Luhut, merupakan angka yang sangat besar dan harapannya model pembiayaan yang tidak membebani APBN seperti ini bisa dilakukan ke depannya.

"Jadi kalau orang masih berpikir semua dari APBN sekarang kita mulai bisa buktikan tidak mesti semua pakai APBN," jelas Luhut.

Lanjut Luhut, dia menilai proyek dengan skema pendanaan seperti ini baru akan bisa dilihat keuntungan finansialnya setelah 3-4 tahun ke depan. Setelah terbukti berhasil, pada tahun-tahun mendatang akan bisa diterapkan lagi model yang sama pada proyek pengembangan jalur LRT.

"Nanti mungkin refinancing setelah berjalan 3-4 tahun, nanti kita lihat mungkin dengan bunga lebih murah, kita akan kembangkan proyek LRT ini dengan trayek yang lebih luas, seperti dari Cibubur-Bogor atau masuk ke Depok, juga dari Cikeas," tambahnya.

Mantan Menko Polhukam ini menambahkan proyek LRT tidak akan mangkrak. Alasannya, proyek ini sudah ada dananya dan sudah pula dilaksanakan studinya. Apalagi, lanjut Luhut, proyek ini dilaksanakan secara terintegrasi dan bersinergi dengan berbagai instansi terkait.

"Jadi proyek ini tidak akan lagi mangkrak, dana sudah ada, studinya pun sudah ada. Sudah ada KA Bandara, itu juga bisa jadi model, nanti buahnya ke depannya kita pasti akan jauh lebih baik, sekarang ini kita kerjakan secara terintegrasi lintas Kementerian, seperti Kementerian ATR-BPN, KLHK, BUMN, dan lainnya," pungkasnya.