Transaksi Digital RI Capai Rp 330 T, Kemendag Kawal Lewat 3 Cara Ini

JawaPos.com - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di depan Sidang Bersama DPR/DPD menyebut bahwa nilai perdagangan digital di Indonesia terus meningkat hingga mencapai Rp 330 triliun pada tahun 2021 ini. Pada tahun 2020 perdagangan digital sudah mencapai Rp 250 triliun.

Menurut Presiden ini tidak lepas dari makin masifnya penggunaan teknologi digital termasuk di kalangan UMKM. Sampai saat ini sudah ada sekitar 14 juta atau 22 persen UMKM yang sudah terhubung dan menggunakan teknologi digital.

Kementerian Perdagangan akan terus mengawal arahan presiden dalam memasifkan ekonomi digital. Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengatakan, hal ini tidak terlepas dari transformasi ekonomi menuju industri dan ekonomi 4.0.

Jerry memaparkan, terdapat tiga langkah utama Kemendag dalam mendorong digitalisasi perdagangan. Pertama, melalui kerjasama dengan stakeholder dalam membentuk jaringan provider digitalisasi perdagangan.

“Dalam hal ini kami berhubungan dengan Bank Indonesia, penyedia layanan digital swasta dan lain-lain,” ujarnya dalam keterangannya, Selasa (17/8).

Kedua, lanjutnya, dengan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai perlunya transformasi ke perdagangan digital. Terakhir, mengembangkan perdagangan digital ke produk-produk digital itu sendiri.

“Jadi sesuai arahan Presiden, Kementerian Perdagangan bukan hanya menjual barang-barang fisik saja dalam platform digital, tetapi juga mengembangkan perdagangan produk-produk digital karya anak negeri,” tuturnya.

Menurutnya bentuk dari produk digital antara lain aplikasi, platform, alat simulasi, game online hingga produk animasi. Banyak generasi muda yang menggeluti bidang-bidang tersebut dan perlu fasilitasi agar produknya bisa bersaing dan mempunyai pasaran yang luas seperti produk luar negeri.

“Potensinya pun luar biasa karena karya digital developer-developer Indonesia bukan hanya bagus secara teknologi tetapi juga artisitik dan menarik secara visual. Hal ini tidak lepas dari latar belakang budaya yang sangat beragam,” ungkapnya.

Selain itu, Jerry juga mengatakan, produk digital lain yang juga sangat berpotensi adalah aset digital berbentuk Kripto. Aset Kripto selama ini belum dimasukkan secara resmi dalam data perdagangan digital karena memang belum lengkapnya aturan dan belum terbentuknya bursa Kripto di Indonesia.

Padahal, kata dia, secara riil, di Indonesia perdagangan aset kripto sudah mencapai lebih dari Rp 300 triliun setahun. Menurutnya ini adalah potensi yang luar biasa yang bisa menjadi salah satu kontributor bagi pendapatan negara dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga pihaknya serius dalam upayanya untuk mendirikan bursa kripto.

“Dengan bursa, negara bisa melakukan fungsi pengawasan, pencatatan, pengelolaan potensid an resiko serta perlindungan konsumen. Karena itu, bursa crypto harus segera kita dirikan. Mudah-mudahan dalam semester kedua 2021 ini bursa crypto sudah resmi berdiri di Indonesia,” pungkasnya.