Menko Luhut Minta Penjualan Kendaraan Berbahan Bakar Fosil Dibatasi

JawaPos.com - Menteri Bidang Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan meminta penjualan kendaraan berbahan bakar fosil alias BBM bisa dibatasi. Itu dilakukan demi mempercepat transisi penggunaan kendaraan listrik atau Electrical Vehicle (EV) di Indonesia.

Menurutnya, kebijakan pembatasan kendaraan berbahan bakar fosil sudah lebih dulu dilakukan oleh sejumlah negara. Oleh karenanya, ia meminta agar lintas Kementerian atau Lembaga dapat menerapkan kebijakan yang setara atau lebh baik dari negara lain.

"Saya juga meminta tim teknis yang terdiri dari lintas K/L untuk menerapkan kebijakan pembatasan penjualan kendaraan berbahan bakar fosil demi mendorong percepatan adaptasi penggunaan EV sehingga kebijakan tersebut bisa cepat kita adopsi di sini," kata Luhut dalam akun Instagramnya @luhut.pandjaitan, dikutip Sabtu (9/9).

Ia menjelaskan, selama ini jumlah penggunaan kendaraan bermotor dan pola konsumsi BBM berimplikasi kepada kenaikan anggaran subsidi. Menurutnya, untuk satu unit mobil membutuhkan BBM mencapai 1.500 liter per tahun dan 305 liter per tahun untuk motor. Oleh sebab itu, ia meminta pembatasan kendaraan berbahan bakar fosil sebagai siasatnya untuk meredam kenaikan anggaran subsidi BBM.

"Bisa kita semua bayangkan ketika dua jenis kendaraan ini kebanyakan menggunakan BBM bersubsidi, maka sudah pasti yang terjadi adalah membengkaknya subsidi BBM. Atas dasar hal tersebut, pemerintah menyiapkan sejumlah strategi demi meredam kenaikan anggaran subsidi BBM," jelasnya.

Luhut juga memaparkan, selain mengurangi ketergantungan terhadap pemakaian BBM bersubsidi. Pembatasan penjualan kendaraan berbahan bakar fosil meliputi roda dua dan roda empat bisa berdampak pada pengurangan emisi karbon atau CO2. Terlebih hal itu telah ditargetkan turun sebesar 40 juta ton pada 2030 mendatang.

Bahkan, lanjutnya, pembatasan juga berpeluang agar anggaran subsidi BBM bisa dialihkan ke sektor-sektor yang lebih bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat. "Saya menyadari bahwa upaya ini punya beragam tantangan, mulai dari masalah perbedaan harga, regulasi hingga ketersediaan pilihan kendaraan. Untuk itu, pemerintah saat ini sedang merumuskan berbagai kebijakan mengenai pemberian insentif bagi kendaaran EV roda dua dan roda empat," pungkasnya.

Sementara itu, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Abra Tallatov mengatakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi dan nonsubsidi merupakan momentum bagi Indonesia untuk perlahan lepas dari energi fosil.

Menurutnya, jika terus bertahan maka selamanya Indonesia akan bertikai dan berkonfrontasi mengenai apakah subsidi BBM perlu ditambah atau tidak.

“Ini momentum untuk kita (Indonesia) segera move on memikirkan solusi jangka panjang. Jadi dari tahun ke tahun kita selalu tersandera dengan isu yang sangat sensitif dan politis ini (kenaikan BBM) dan kita tidak bisa mengembangkan diri dalam hal energi, menciptakan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan energi,” kata Abra dalam Indonesia Business Forum, Rabu (7/9).

Ia mendorong seluruh pihak untuk membicarakan hal yang lebih produktif. Salah satunya dengan menyamakan persepsi bahwa Indonesia tidak mungkin lagi bergantung pada energi fosil.