Pemerintah Akui Pemilihan Mitra Program Kartu Prakerja Tanpa Tender

JawaPos.com - Mitra program Kartu Prakerja menjadi polemik di tengah masyarakat. Sebab diketahui, salah satunya dimiliki oleh Staf Khusus Milenial Presiden Joko Widodo (Jokowi), meski kini yang bersangkutan sudah mengundurkan diri.

Isu inipun menjadi bahan diskusi dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI, Rabu (6/5), yang dihadiri oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. Menjawab pertanyaan dari anggota dewan, Sri Mulyani mengakui, program Kartu Prakerja mengalami banyak penyesuaian saat Covid-19 mewabah.

Sri Mulyani menyampaikan, program Kartu Prakerja awalnya didesain untuk meningkatkan keterampilan bagi calon angkatan kerja baru. Jumlah pesertanya kala disusun ditargetkan hanya sekitar dua juta orang.

Namun, ketika wabah Covid-19 menyerang Indonesia, program inipun berubah fungsi menjadi semi bantuan sosial (bansos). Jumlah pesertanya ditambah menjadi 5,6 juta peserta.

Terjadi kenaikan anggaran, dari yang semula dialokasikan sebesar Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun. Dari sisi pelaksanaan, terjadi percepatan.

Awalnya, kata Sri Mulyani, program Kartu Prakerja direncanakan dilaksanakan pertengahan tahun. Akan tetapi, karena Covid-19, pelaksanaan program dimajukan ke April.

"Delapan mitra ini yang dianggap sudah siap. Pemerintah tidak melakukan tender dengan platform tersebut," ungkap mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu.

Namun, hal itu bukan tanpa alasan. Menurut Sri Mulyani, tidak adanya tender itu dikarenakan tidak ada penyelenggaraan barang atau jasa yang dibayarkan pada perusahaan digital yang menjadi mitra.

"Jadi, dalam hal ini, tidak ada pembayaran kepada mereka. Pembeliannya adalah kepada content provider, yang beragam berdasarkan minat dari jutaan peserta," terangnya.

Kedelapan mitra program Kartu Prakerja itu antara lain Tokopedia, Ruang Guru, Mau Belajar Apa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijar Mahir, dan Kemnaker.go.id. Sadar menjadi polemik, Sri Mulyani terbuka terhadap berbagai masukan untuk perbaikan program ini.

"Kami berharap masukan yang muncul dijadikan perbaikan. Kami sudah sampaikan ke PMO untuk memprebaiki konten pelatihan," imbuhnya.

Selepas Covid-19, pemerintah juga ancang-ancang untuk melaksanakan pelatihan yang digelar secara offline. "Kami cadangkan dari Rp 20 triliun itu dana untuk pelatihan yang harus temu muka," pungkas Sri Mulyani.