Menteri Keuangan Purbaya Tindak Tegas Perbankan yang Persulit KUR untuk UMKM

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Istimewa)

JawaPos.com - Menteri Keuangan Purbaya menyampaikan akan melakukan investigasi terhadap implementasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) di sejumlah daerah. Rencana ini disampaikannya usai menerima sejumlah laporan dari anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI). 

Salah satunya laporan yang disampaikan, yakni terkait UMKM yang kesulitan memperoleh KUR karena diminta menyertakan agunan, padahal pinjaman di bawah Rp 100 juta bisa dibebaskan dari persyaratan itu. 

Atas laporan itu, Purbaya menilai bahwa saat ini sudah cukup jelas bahwa implementasi KUR UMKM sedang menghadapi masalah. Ia mewanti-wanti bagi perbankan yang mempersulit UMKM untuk meminjam KUR di daerah, salah satunya akan mempersulit hidup dengan memperbesar pajak. 

"Ini jelaskan ada masalah di KUR. Saya akan investigasi seperti apa implementasinya. Kalau mereka main-main, ya hati-hati aja. Itu kira-kira," kata Purbaya di Jakarta, seperti dikutip Selasa (4/11). 

"Kalau saya sikat, ribut lagi orang-orang. Bukan urusan kamu. Nanti biar aja. Pajaknya gue gedein ya, biar susah hidupnya," tambahnya. 

Dia menilai, perilaku perbankan yang memberi batasan itu sangatlah tidak bertanggung jawab. Padahal, KUR UMKM sengaja dihadirkan agar bisa membantu mereka dalam berusaha. 

Bendahara Negara pun menyampaikan soal KUR UMKM yang justru tidak dinikmati oleh UMKM betulan. Ia menilai, jika itu benar terjadi pemerintah sangatlah rugi banyak, karena memperoleh subsidi dari negara. 

"Itu kan nggak bertanggung jawab. Itu program pemerintah yang harusnya untuk UMKM. Kenapa mereka berhentiin? Padahal yang ada juga katanya sebagian besar bukan UMKM juga yang dikasih peminjam lama juga katanya. Tapi dapet subsidi bunga dari saya. Saya rugi banyak. Jadi saya orangnya pelit. Pokoknya kalau saya nggak mau rugi. Nanti saya periksa itu," tegasnya. 

Purbaya juga mengaku bahwa dirinya sudah dari lama ingin melakukan pemeriksaan alias investigasi soal implementasi KUR UMKM itu. Namun ia khawatir, ketika Kemenkeu yang bergerak akan dinilai sebagai upaya ikut campur kementerian lain, padahal menurutnya subsidi dan uang yang dikucurkan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikelola oleh kementerian pimpinannya. 

"Jadi itu suatu yang emang dulu-dulu pengen kita periksa. Cuman kan itu bukan program bukan program Kementerian Keuangan. Nanti kalau ada yang ribut, Bapak-Bapak Ibu jagain saya ya," ujar Purbaya sambil tertawa. 

"Lalu dia bilang, lu ikut campur kementerian lain. Waduuu. Tapi ini kan uang saya. Dan saya nggak ngeliat dampaknya ke UMKM. Dan selama ini semuanya ribut masalah itu, UMKM nggak dapat KUR. Agak aneh emang sepertinya," tambah Purbaya. 

Dia juga menyinggung soal praktik oknum yang mengatasnamakan UMKM untuk melakukan pinjaman. Padahal, selama ini yang selalu dipuja-puji pemerintah adalah UMKM. Ia menegaskan akan menindak hal itu, tentunya dengan mengajak Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. 

"Jadi UMKM tuh sering dipakai namanya. UMKM adalah tulang tunggung ekonomi Indonesia ketika krisis. Nggak runtuh. Masih bertahan. Tapi begitu survive, dilupain dia. Nggak ada program, nggak ada kredit yang jelas. Jadi saya beresin nanti ini. Boleh nggak gue beresin? Saya beresin sama Menko ya," ujarnya. 

Adapun nantinya, jika ketahuan ada perbankan yang ikut turut andil mempersulit UMKM untuk memperoleh KUR. Maka ia tak segan untuk memberhentikan uang kucuran pemerintah, berikut dengan subsidinya.