Tarif Ojol Mau Naik, Ekonom Beri Peringatan: Hati-Hati, Bisa Bikin Konsumen Kabur dan Driver Merugi

JawaPos.com - Di tengah gelombang protes para pengemudi ojek online (ojol) yang makin sering turun ke jalan, rencana pemerintah menaikkan tarif ojol sebesar 8–15 persen justru menuai peringatan keras dari kalangan ekonom. 

Kenaikan tarif yang cukup signifikan ini dinilai berisiko memicu masalah baru, bukan hanya bagi konsumen, tapi juga mitra pengemudi dan perusahaan aplikasi itu sendiri.

“Jangan hanya melihat dari sisi driver atau aplikator saja, tapi juga pikirkan dampaknya bagi konsumen. Kenaikan 8–15 persen itu cukup tinggi, sedangkan kesanggupan konsumen untuk membayar (willingness to pay) rata-rata cuma 5 persen,” terang Direktur Research Institute of Socio-Economic Development (Rised), Fajar Rakhmadi, dalam keterangannya, Selasa (1/7).

Peringatan ini muncul di tengah riuhnya suara-suara driver ojol yang dalam beberapa waktu terakhir kerap menggelar aksi unjuk rasa.

Tuntutan mereka pun beragam, mulai dari kenaikan tarif, transparansi sistem insentif, hingga pemangkasan potongan dari aplikator yang dianggap mencekik.

Namun menurut Fajar, solusi tarif yang lebih tinggi belum tentu menjadi jalan keluar. Justru, kenaikan yang terlalu tinggi bisa berbalik arah dan menjadi bumerang.

“Kalau tarif makin mahal, konsumen bisa memilih alternatif lain. Banyak yang akan kembali ke kendaraan pribadi. Ujung-ujungnya, pengemudi malah kehilangan orderan,” katanya.

Rised sendiri menilai bahwa sektor ojol sangat sensitif terhadap harga. Dalam berbagai studi yang dilakukan, konsumen disebut sangat reaktif terhadap kenaikan tarif, terutama pekerja kelas menengah ke bawah yang menggantungkan transportasi harian pada layanan ini.

Bagi driver, meski secara teoritis pendapatan bisa naik, semuanya tetap bergantung pada jumlah order yang masuk.

“Kalau permintaan turun, ya pendapatan tidak otomatis naik. Kue-nya jadi lebih kecil, meskipun potongannya lebih sedikit,” jelas Fajar.

Tak hanya itu, Fajar juga menyoroti wacana penurunan biaya aplikasi oleh perusahaan sebagai bentuk efisiensi. Menurutnya, efisiensi ini harus dilakukan secara cermat.

Kalau sampai berdampak pada performa sistem, seperti aplikasi lemot, sering crash, atau fitur penting dikurangi, justru akan mengganggu pengemudi dan membuat konsumen kecewa.

“Kalau aplikasinya sering error, driver bisa kehilangan pesanan. Konsumen pun bisa pindah ke platform lain. Jangan sampai solusi yang niatnya efisiensi malah bikin layanan amburadul,” tegasnya.

Fajar menekankan perlunya keseimbangan yang adil antara tiga pihak: konsumen, driver, dan perusahaan.

Pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan, diminta turun tangan dengan serius dan tidak hanya sekadar membuat aturan di atas kertas.