JawaPos.com - Indonesia resmi menjadi anggota penuh BRICS, organisasi internasional yang beranggotakan Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Namun, keanggotaan ini tidak hanya membawa peluang, tetapi juga tantangan, terutama dari Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump jika ia kembali menjabat sebagai presiden. Trump dikenal keras terhadap BRICS dan telah mengancam akan menaikkan tarif impor hingga 100 persen bagi negara anggota yang mendorong dedolarisasi.
Menurut Pengamat Hubungan Internasional Universitas Airlangga, Agastya Wardhana, terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi bagaimana kerasnya tekanan AS terhadap Indonesia ke depan. Berikut analisisnya:
Donald Trump, dalam berbagai kesempatan, menunjukkan fokus kebijakan luar negerinya untuk menekan Tiongkok sebagai pesaing utama Amerika Serikat. BRICS, yang dianggap semakin mendekatkan Tiongkok dengan negara-negara lain dalam kerangka kerja sama ekonomi, dinilai mengancam dominasi ekonomi AS. Karena itu, jika hubungan AS-Tiongkok memburuk, kebijakan keras Trump terhadap BRICS, termasuk Indonesia, sangat mungkin terjadi.
Salah satu langkah paling mudah dan langsung yang bisa diambil Trump adalah mengenakan tarif tinggi pada impor dari negara-negara anggota BRICS. Hal ini bertujuan untuk melindungi ekonomi domestik AS sekaligus memberi tekanan kepada negara-negara yang dianggap melemahkan posisi dolar AS sebagai mata uang global.
Namun, Agas mengingatkan bahwa kebijakan ini tidak hanya soal geopolitik tetapi juga keamanan ekonomi AS. Trump ingin menjaga dominasi ekonominya di tengah dinamika global. "Bagi AS, BRICS dianggap sebagai upaya untuk menyaingi mereka, sehingga langkah-langkah defensif, seperti tarif tinggi, menjadi pilihan yang logis," jelasnya.
Sebagai anggota baru BRICS, Indonesia berpotensi terkena imbas dari kebijakan Trump, terutama jika hubungan AS-Tiongkok semakin tegang. Meski demikian, dampaknya tidak serta-merta langsung dirasakan. Menurut Agas, ada beberapa hal yang dapat memitigasi tekanan tersebut.
1. Hubungan Prabowo dengan Trump
Agas berpendapat bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki pengalaman diplomasi yang cukup untuk menavigasi hubungan internasional, termasuk dengan AS di bawah Trump. "Kebijakan luar negeri Trump sangat transaksional dan pragmatis. Jika Indonesia mampu menunjukkan bahwa keanggotaannya di BRICS tidak sepenuhnya bertentangan dengan kepentingan AS, ada peluang untuk mengurangi tekanan," katanya.
2. Pendekatan Diplomasi Proaktif
Agas menekankan pentingnya peran Menteri Luar Negeri Sugiono dan korps diplomatik Indonesia dalam menjaga hubungan baik dengan AS. Diskusi, lobi, dan negosiasi langsung dengan pemerintah Trump dapat memastikan bahwa kepentingan nasional Indonesia tetap terlindungi.
3. Fokus pada Kerja Sama Strategis
Menurut Agas, Indonesia perlu menunjukkan bahwa meski menjadi anggota BRICS, hubungan ekonomi dan keamanan dengan AS tetap bisa berjalan. "Jika Indonesia berhasil menjaga posisi netralnya, Trump mungkin tidak akan terlalu keras terhadap kita," tambahnya.
Dosen yang fokus mengamati kebijakan pemerintah AS ini juga mengingatkan tentang sifat Trump yang impulsif dan sering membuat keputusan eksplosif tanpa aba-aba. "Jika hubungan AS-China semakin buruk dan Trump memutuskan untuk menjadikan BRICS sebagai target kebijakan luar negerinya, maka tarif tinggi atau sanksi lainnya bisa saja diberlakukan secara tiba-tiba," ujarnya.
Indonesia, sebagai negara yang memiliki hubungan ekonomi besar dengan AS, tentu akan terdampak jika skenario ini terjadi. Ekspor produk unggulan seperti tekstil, alas kaki, dan elektronik bisa terkena dampak langsung.
Keanggotaan Indonesia di BRICS memang membuka peluang untuk memperluas pengaruh global, tetapi juga membawa tantangan dalam hubungan dengan AS, terutama jika Trump kembali berkuasa. Wardhana menekankan bahwa kunci menghadapi tekanan AS adalah melalui diplomasi yang cerdas dan proaktif.
Dengan menjaga hubungan baik dengan AS dan memanfaatkan sifat pragmatis kebijakan luar negeri Trump, Indonesia dapat mengurangi risiko konflik ekonomi dan politik. Namun, jika Trump mengambil langkah ekstrem seperti menaikkan tarif atau memberlakukan sanksi lainnya, Indonesia harus siap dengan strategi mitigasi, termasuk diversifikasi pasar ekspor dan penguatan ekonomi domestik.
"Pada akhirnya, bagaimana kita memainkan peran diplomasi dan menjaga keseimbangan hubungan dengan China dan AS akan menentukan sejauh mana tekanan AS terhadap Indonesia di masa depan," tutup Agas.
Iklan Jitu 
