Industri Sawit Indonesia: Kebijakan Baru, Keberlanjutan, dan Peran Diplomasi

Ilustrasi perkebunan kelapa sawit. BRIN bersama PT Astra Agro Lestari mengembangkan teknik kultur jaringan sebagai metode klonal bibit sawit yang berkualitas.(Istimewa).

JawaPos.com – Presiden Asian Society of Agricultural Economists (ASAE) Bustanul Arifin menyebutkan pentingnya para menteri Kabinet Merah Putih bekerja keras untuk menerjemahkan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait rencana penambahan lahan kelapa sawit. Jika kebijakan ini menjadi bagian dari rencana nasional, pengawasan bersama dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan harus diutamakan.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional saat ini, tidak ada program penambahan lahan sawit. "Jika kebijakan baru ini diterapkan, diperlukan revisi kebijakan untuk memastikan keberlanjutannya," ujar Bustanul Arifin dalam keterangannya kepada wartawan pada Senin (6/1).

Bustanul menyoroti dampak lingkungan, seperti perubahan tata guna hutan menjadi kebun sawit, yang dapat memengaruhi daya simpan karbon. Menurutnya, kompensasi melalui reforestasi (penanaman kembali pohon di lahan terdegradasi) atau aforestasi (menciptakan hutan baru di area non-hutan) menjadi langkah penting.

Ia juga mengingatkan bahwa pembukaan lahan gambut untuk sawit berisiko menambah emisi karbon, yang bertentangan dengan komitmen Indonesia dalam mengatasi perubahan iklim.

Standar Keberlanjutan Sawit di Indonesia

Indonesia telah menerapkan standar keberlanjutan melalui sertifikasi RSPO (Roundtable Sustainable Palm Oil) dan ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil). Standar ini mendapatkan pengakuan internasional meskipun masih menghadapi hambatan perdagangan, seperti penerapan European Union Deforestation Regulation (EUDR).

Dengan pangsa pasar sawit ke Eropa hanya 12 persen, dampaknya terhadap perdagangan langsung mungkin kecil. Namun, Eropa sebagai trendsetter global dikhawatirkan memengaruhi kebijakan negara lain terhadap produk sawit Indonesia.

Dukungan Petani Sawit

Ketua Umum DPP APKASINDO, Dr. Gulat ME Manurung, menyatakan bahwa 17 juta kepala keluarga petani sawit mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo. Ia menilai arahan Presiden mencerminkan perhatian terhadap produktivitas sawit, yang dapat ditingkatkan melalui:

1. Replanting (Peremajaan Sawit Rakyat):

• Meningkatkan produktivitas hingga 3-4 kali lipat melalui intensifikasi.

• Mengoptimalkan lahan terdegradasi, eks tambang, atau kawasan non-hutan sesuai rekomendasi riset IPB.

Rencana penambahan lahan sawit di Indonesia menghadirkan peluang besar bagi petani dan ekonomi nasional, tetapi juga memunculkan tantangan terkait keberlanjutan lingkungan.

Dengan strategi yang tepat, termasuk memprioritaskan reforestasi dan mengoptimalkan lahan terdegradasi, kebijakan ini dapat memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga komitmen lingkungan global.