Zulhas Sebut Perpres Irigasi Segera Terbit, Pemerintah Pusat Bisa Bangun Irigasi di Daerah

JawaPos.com - Menteri Koordinator bidang Pangan (Menko Pangan), Zulkifli Hasan alias Zulhas menyebut Peraturan Presiden (Perpres) terkait irigasi untuk mendukung target swasembada pangan 2027 akan segera terbit.

Zulhas memastikan, melalui Perpres yang akan terbit dalam satu sampai dua pekan ke depan. Pemerintah Pusat akan diperbolehkan untuk membangun irigasi di sejumlah daerah.

"Ini baru kita putuskan, pusat bisa bangun irigasi mau 1000 sampai 3000 hektar. Perpres sudah selesai, sudah rapi, sudah di Mensesneg, mungkin 1-2 minggu ini bisa ditandatangani," kata Zulhas dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta, Selasa (3/12).

Baca Juga: Brigadir R Tembak Siswa SMK sampai Mati, Kapolrestabes Semarang Minta Maaf dan Siap Tanggung Jawab

Dia menjelaskan, pembangunan irigasi ini menjadi penting dalam pertanian. Salah satunya untuk mendukung swasembada pangan yang ditargetkan Presiden Prabowo Subianto pada tahun 2027.

Terlebih, saat ini, ada dua tipe sawah yang ada di Indonesia. Mulai dari sawah tadah hujan dan memiliki irigasi. Bahkan, kata dia, hanya sawah yang irigasinya bagus dapat panen sampai tiga kali setahun.

Sedangkan untuk sawah yang irigasinya rusak hanya bisa panen dua kali. Bahkan, hanya bisa satu kali panen bagi sawah yang tak memiliki irigasi atau sawah tadah hujan.

"Irigasi itu pak, karena sawah kita ada yang satu kali panen dua kali panen yg satu kali panen berarti pasti irigasinya enggak ada, tadah hujan. (Panen) dua kali irigasinya rusak, tiga kali irigasinya bagus," jelas Zulhas.

Di sisi lain, mantan Menteri Perdagangan ini menyebut pembangunan bendungan masih banyak yang belum tersambung dengan irigasi. Itu sebabnya, pemerintah pusat akan fokus terhadap penyambungan irigasi.

Pasalnya, jika pembangunan irigasi wewenangny masih ada di pemerintah akan sulit tercapai. Menurut Zulhas para bupati dan gubernur di daerah cenderung fokus terhadap pembangunan jalan yang rusak, bukan irigasi.

"Irigasi harus kita selesaikan, saya baru saja dua tiga kali rapat koordinasi sudah selesai membahas irigasi karena di situ kalau 1000 hektar dibangun bupati, kapan dibangunnya. Tapi (bangun) jalan raya," jelas Zulhas.

"Gubernur kalo 2000-3000 hektar (pembangunan irigasi) itu urusan gubernur, wong jalannya banyak yang rusak dia enggak ngurus irigasi. Jadi pertanian itu terbengkalai, sungguh-sungguh terbengkalai," pungkasnya.