Petani Keluhkan Distribusi Pupuk Tidak Merata di Lumajang dan Jember, Anggota DPR Lapor ke Menteri BUMN Erick Thohir

JawaPos.com - Periode Pemerintahan Prabowo Subianto belum jalan sebulan, tetapi petani sudah mengeluhkan distribusi pupuk. Keluhan itu berupa tidak meratanya distribusi pupuk itu terjadi di beberapa wilayah Jawa Timur, yakni di Jember dan Lumajang.

Keluhan petani itu disampaikan oleh Anggota Komisi VI DPR Rivqy Abdul Halim kepada Menteri BUMN Erick Thohir. “Ini ada titipan pesan dari petani di dapil saya, sebenarnya petani ini mampu untuk membeli pupuk, hanya kadang ketersediaannya masih kurang. Sebenarnya kami mampu membeli yang tidak subsidi pun mampu, cuma barangnya tidak ada,” ujar Rivqy saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian BUMN di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (4/11).

Rivqy Abdul Halim merupakan anggota DPR dari PKB di daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur IV yang meliputi Jember dan Lumajang.

Ketua kelompok Fraksi PKB di Komisi VI itu mendorong kementerian di era Presiden Prabowo Subianto mempunyai komitmen terhadap petani. Terlebih visi misi Presiden adalah melakukan swasembada pangan.

“Saya mendorong komitmen dari Kementerian BUMN bersama Kementerian Pertanian untuk melakukan pemerataan distribusi pupuk. Tidak hanya itu, tetapi juga melakukan pemberantasan terhadap mafia pupuk,” tegasnya.

Rivqy mengapresiasi pemerintah yang telah memberikan tambahan subsidi pupuk. Langkah ini sebagai bentuk pemerintah memperhatikan petani.

“Saya mengapresiasi bahwa Kementerian BUMN telah memberikan perhatian khusus kepada petani dalam hal menjamin ketersediaan pupuk, sudah memberikan penambahan subsidi pupuk
dari 4,5 juta ton menjadi 9,5 juta ton,” pungkasnya.

Sebagai informasi masalah tidak meratanya distribusi pupuk masih terus berulang hampir setiap tahunnya. Laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2017 mengungkap terkait potensi manipulasi penerimaan pupuk subsidi. Selain itu ada juga temuan dan saran Ombudsman RI pada awal 2023 perihal potensi maladministrasi dalam penyaluran pupuk bersubsidi.