Ada Potensi USD 4 Triliun, Anindya Imbau Pengusaha Perluas Akses Perdagangan dengan Filipina

JawaPos.com - Ketua Umum Kadin Indonesia versi Munaslub, Anindya Bakrie mendorong dunia usaha untuk membuka akses pasar lebih luas ke Filipina. Menurutnya, hal itu pula yang akan membuat perdagangan RI di ASEAN semakin besar.

"Kami di Kadin mendorong dunia usaha untuk membuka akses lebih luas, itu cara terbaik agar perdagangan kita lebih besar," kata Anindya Bakrie di sela forum bertema "Laut Filipina Barat: Dampak terhadap Perdagangan & Investasi ASEAN" di Hotel Westin Jakarta, Jumat (25/10) malam.

Lebih lanjut, dia juga mengimbau kepada seluruh anggota ASEAN agar meningkatkan kerja sama perdagangan melalui Laut Filipina Barat yang merupakan bagian Laut China Selatan.

Terlebih, kata Anindya, ada potensi nilai perdagangan yang cukup besar di negara tersebut mencapai USD 4 triliun.

"Bagaimana ASEAN bisa kerja sama lebih baik, ini penting didiskusikan, karena banyak sekali perdagangan di laut itu, nilainya mencapai USD 4 triliun," imbuhnya.

Selain itu, ia juga menyoroti soal negara-negara di ASEAN yang harus semakin terrintegrasi secara regional, khususnya antara Indonesia dengan Filipina mengingat setengah penduduk Asia Tenggara ada di dua negara tersebut.

"Kita tidak hanya bicara penduduk Indonesia 275 juta jiwa, tetapi 750 juta jiwa di ASEAN, maka acara ini sangat baik karena bisa naikkan investasi," pungkas Anindya.

Pada kesempatan yang sama, CEO dan Founder ASEAN International Advocacy and Consultancy Shanti Shamdasani mengatakan sudah ada beberapa bukti nyata produk Indonesia yang telah masuk ke Filipina, begitu pula sebaliknya.

"Salah satunya Alfamart yang bisa buka kedai di Filipina. Dan itu sudah ada kurang lebih 3.000 Alfamart di seluruh Filipina. Dan ini adalah sebuah langkah yang sangat besar dan nyata," ujar Shanti.

"Sementara itu, produk filipina yang sudah masuk ke Indonesia. Seperti Oishi, San Miguel, dan Darya Varia produk farmasi. Dari sisi ekonomi sudah banyak terobosan terobosan yang nyata yang sudah dilakukan," sambungnya.

Namun, kata dia, dalam forum tersebut pihaknya yang mewakili Filipina juga membahas dampak ekonomi Laut Filipina Barat dan invasi Tiongkok yang menemui jalan buntu di Laut China Selatan.

Selain itu, dibahas pula praktik baik soal perlindungan Indonesia terhadap Kepulauan Natuna dan pentingnya kode etik dalam menangani masalah tersebut.

“Melindungi Laut Filipina Barat di Laut China Selatan akan memberikan ruang pada pengakuan tatanan berbasis aturan di wilayah maritim yang disengketakan,” pungkasnya.

Sumber foto: Istimewa