Kejar Ketertinggalan, Perpamsi Dorong Peningkatan Alokasi Investasi Air Bersih

JawaPos.com - Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi) berharap pemerintahan baru Prabowo-Gibran punya perhatian yang lebih baik dalam persoalan air bersih sehingga akses masyarakat terhadap air bersih bisa terus ditingkatkan.

Wakil Ketua Umum Perpamsi, Arief Wisnu Cahyono mengungkapkan pemerintah sejatinya telah meluncurkan program percepatan sambungan air minum perpipaan melalui Instruksi Presiden (Inpres) No.1 Tahun 2024.

Melalui Inpres ini, Presiden menginstruksikan program percepatan akses air minum perkotaan sebanyak 3 juta sambungan rumah. Program ini memanfaatkan kapasitas produksi sistem penyediaan air minum (SPAM) yang belum terpakai (idle capacity) di daerah yang mencapai total 25.500 liter per detik.

Inpres tersebut awalnya dianggap sebagai solusi untuk mempercepat penyambungan air minum perpipaan, dengan target penambahan 3 juta sambungan rumah (SR) di berbagai daerah perkotaan.

"Harapan kami Inpres ini dapat menjadi terobosan, mengingat rendahnya cakupan layanan air minum di Indonesia. Namun, realisasi dari program ini lamban. Lambatnya program menghambat rencana yang sudah disiapkan," ujar Arief dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (18/9).

Dia mengungkapkan, capaian akses air minum perpipaan berdasarkan data BPS 2023 sebesar 19,76 persen. Di level ASEAN Indonesia jauh tertinggal dibanding negara sekawasan. Sebut saja capaian layanan air perpipaan negara tetangga seperti Singapura 100 persen; Malaysia 95 persen; Thailand 71 persen; Philipina 60 persen; Myanmar 27 persen; Kamboja 25 persen.

"Untuk air perpipaan Indonesia pada posisi terendah di negara ASEAN," sambung Arief yang juga Direktur PDAM Surabaya itu.

Sejumlah BUMD Air Minum bersama Pemda yang telah menjalankan program sambungan rumah terpaksa menghentikan program. Padahal, beberapa perusahaan telah mengeluarkan biaya besar untuk mempersiapkan survei, dan pekerjaan lainnya.

Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, menyebutkan bahwa target pemerintah untuk pemasangan sambungan air minum adalah 10 juta SR, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024. Hingga tahun 2023, baru terealisasi 3,8 juta SR, sehingga gap 6,2 juta SR yang harus dicapai coba dipenuhi melalui percepatan program Inpres ini.

Namun, kendala teknis dan keterbatasan anggaran menjadi alasan utama penundaan program. Dari total pengajuan 363.263 SR di 151 kota/kabupaten, hanya 47.364 SR (13 persen) yang bisa dilanjutkan melalui proses lelang sesuai dengan ketersediaan anggaran. Sisanya, 315.901 SR, ditunda hingga tahun depan.