BP Tapera Buka Suara Soal Iuran yang Bakal Potong Gaji Karyawan Swasta Sebesar 3 Persen Tiap Bulannya

Ilustrasi perumahan rakyat. (Dok. Jawa Pos)

JawaPos.com - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera buka suara terkait kabar yang sedang ramai dibicarakan, yakni perihal gaji pekerja swasta yang akan dipotong sebesar 3 persen setiap bulannya untuk membayar iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) mendadak ramai dibincangkan oleh masyarakat.

Aturan itu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang diteken Presiden Joko Widodo pada tanggal 20 Mei 2024.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho mengatakan pihaknya menyambut baik terbitnya beleid yang dimasud. Ia pun menilai bahwa perubahan atas PP ini adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Tapera dan akuntabilitas pengelolaan dana Tapera.

Baca Juga: Diajak Dico Ganinduto Berpasangan di Pilgub Jawa Tengah, Raffi Ahmad Akan Istikharah di Tanah Suci

Heru juga menyebut, dana yang dihimpun dari peserta tersebut nantinya akan dikelola oleh BP Tapera sebagai simpanan yang akan dikembalikan kepada peserta.

“Dana yang dikembalikan kepada peserta Tapera ketika masa kepesertaannya berakhir, berupa sejumlah simpanan pokok berikut dengan hasil pemupukannya,” kata Heru Pudyo Nugroho dalam keterangannya, Selasa (28/5).

Lebih lanjut Heru Pudyo Nugroho menjelaskan, masyarakat yang masuk dalam kategori berpenghasilan rendah dan belum memiliki rumah pertama dapat mengajukan manfaat pembiayaan Tapera, sepanjang telah menjadi peserta Tapera.

Nantinya, Heru mengungkapkan, peserta yang merupakan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dapat memperoleh manfaat berupa Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Bangun Rumah (KBR), dan Kredit Renovasi Rumah (KRR) dengan tenor panjang hingga 30 tahun dan suku bunga tetap di bawah suku bunga pasar.

Dalam hal ini, Heru melanjutnkan, BP Tapera mengemban amanah berupa penyaluran pembiayaan perumahan yang berbasis simpanan dengan berlandaskan gotong royong. Di mana dalam pengelolaannya diawasi langsung, salah satunya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Dalam pengelolaan dana Tapera dimaksud, BP Tapera mengedepankan transparansi dan akuntabilitas sesuai prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan mendapat pengawasan langsung dari Komite Tapera, Otoritas Jasa Keuangan, serta Badan Pemeriksa Keuangan," jelasnya.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

BP Tapera Buka Suara Soal Iuran yang Bakal Potong Gaji Karyawan Swasta Sebesar 3 Persen Tiap Bulannya

Tags

Artikel Terkait

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com