BLT Mulai Dicairkan, BSU Menyusul

Soal Harga Baru BBM, Pertamina Tunggu Arahan Pemerintah

JawaPos.com – Bantuan sosial (bansos) sebagai bentuk pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) mengucur lebih cepat daripada kenaikan harga BBM. Kemarin (31/8) Presiden Joko Widodo mengawali pembagian bantuan langsung tunai (BLT) BBM di Jayapura, Papua.

Penyerahan BLT BBM pertama dilakukan di Kantor Pos Sentani. ”Hari ini (kemarin, Red) kita telah memulai pembagian BLT BBM,” kata Jokowi.

Bantuan diberikan selama empat bulan dengan nominal Rp 150 ribu per bulan. Namun, pencairannya setiap dua bulan dengan jumlah Rp 300 ribu.

Presiden menjelaskan, BLT BBM akan disalurkan kepada 20,6 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Tujuannya, meningkatkan daya beli masyarakat di tengah ancaman krisis global saat ini. ”Agar konsumsi masyarakat menjadi lebih baik,” katanya.

Selain BLT, akan diberikan pula bantuan kepada pekerja. Ada 16 juta pekerja dengan gaji maksimal Rp 3,5 juta yang mendapat bantuan subsidi upah (BSU). Nilai bantuannya sama, yakni Rp 150.000, dan diberikan untuk empat bulan.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengatakan, pembagian BLT Rp 600 ribu tersebut merupakan pengalihan dari subsidi BBM yang selama ini diberikan pemerintah. Pengalihan itu dilakukan lantaran subsidi BBM lebih banyak dimanfaatkan orang yang sejatinya bukan sasaran penerima subsidi. ”Karena semua disubsidi rata sehingga subsidi yang besar ini diberikan ke warga miskin,” ujarnya.

Namun, pencairan BLT belum diikuti dengan BSU yang juga menjadi bantalan kenaikan harga BBM subsidi. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengungkapkan, pihaknya masih dalam proses finalisasi sejumlah hal terkait BSU. Di antaranya, peraturan Menaker sebagai payung hukum pencairan BSU serta konsolidasi data pekerja di BPJS Ketenagakerjaan dengan data pegawai TNI, Polri, aparatur sipil negara (ASN), dan penerima bansos lain.

”Karena yang menerima ini bukan TNI, Polri, ASN, penerima PKH (program keluarga harapan, Red), dan penerima program kartu prakerja,” ujar Ida saat ditemui seusai peluncuran laporan potret kerawanan kerja pelaut perikanan di kapal asing oleh Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) di Jakarta kemarin.

Konsolidasi juga dilakukan dengan pihak penyalur. Kali ini, selain bank Himbara, Kemenaker berencana menggandeng PT Pos Indonesia yang memiliki pengalaman memadai dan lebih mudah dijangkau masyarakat. ”Ditambah PT Pos yang terbukti efektif untuk mempercepat penyaluran. Karena seperti instruksi Pak Presiden, cepat dan tepat,” ungkapnya.

Soal syarat calon penerima, Ida mengatakan, salah satu yang harus dipenuhi ialah batas kepesertaan aktif di BPJS Ketenagakerjaan. Yakni, Juli 2022. Selain itu, calon penerima merupakan pekerja penerima upah dengan besaran maksimal Rp 3,5 juta per bulan.

Data BPJS Ketenagakerjaan untuk program BSU 2021, jumlah pekerja dengan kriteria upah di bawah Rp 3,5 juta hanya berkisar 8,6 juta orang. Sementara itu, target penerima BSU 2022 mencapai 16 juta. Mengenai pemenuhan jumlah kuota tersebut, Ida tak memberikan jawaban pasti. Dia hanya menegaskan, data 16 juta itu belum dipadankan dengan syarat dan ketentuan yang ada. ”Nanti kami cleansing dengan ketentuan tadi. Apakah semuanya sudah bukan PNS, TNI, Polri, penerima PKH,” ungkapnya.

Lantas, apakah cairnya BLT yang akan disusul dengan BSU menjadi pertanda BBM subsidi memiliki harga baru memasuki September ini? Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting menegaskan bahwa pada prinsipnya Pertamina mengikuti seluruh arahan dari pemerintah. Namun, hingga tadi malam belum ada arahan apa pun terkait harga baru BBM bersubsidi.

Berbagai informasi dan beredarnya flyer tentang harga baru BBM bersubsidi per 1 September disebutnya tidak benar. ”Belum ada arahan dari pemerintah. Ini (info harga baru) tidak benar,” tuturnya kepada Jawa Pos tadi malam.

Meski begitu, tadi malam terlihat antrean panjang di sejumlah SPBU di beberapa kota. Misalnya, Jakarta, Tangsel, dan Surabaya. Tidak hanya kendaraan roda dua, mobil-mobil juga ikut mengantre.

Di bagian lain, pengamat politik ekonomi Kapitra Ampera memandang, masyarakat tidak perlu panik jika harga BBM bersubsidi naik. Menurut dia, penyesuaian harga diperlukan untuk menjaga kesinambungan perekonomian masyarakat maupun negara. Sebab, fakta di lapangan, 80 persen subsidi justru dinikmati orang mampu, bukan masyarakat yang memerlukan.

Jika hal itu terus dipaksakan tanpa ada penyesuaian harga, akan timbul turbulensi ekonomi. ”Masyarakat perlu berpikir rasional. Jika harga BBM tidak disesuaikan, Indonesia akan masuk dalam kegelapan dan menuju fase failed state seperti Sri Lanka karena semua sektor produksi pasti ditutup,” jelasnya.

Menurut dia, pemerintah harus menyiapkan strategi agar penyesuaian harga BBM tidak berdampak luas pada sektor lain. Dalam hal ini, bantalan sosial untuk mengontrol harga barang kebutuhan pokok agar tidak melonjak secara signifikan.

Kemudian, pemerintah perlu melakukan penyekatan BBM bersubsidi dan nonsubsidi. Dengan begitu, BBM bersubsidi tidak lagi dinikmati orang-orang kaya dan bisa tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.

Pada kesempatan yang berbeda, anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) Wahyudi Anas menuturkan, kelebihan beban subsidi memang sudah terjadi. Menurut dia, prognosis yang dimiliki lembaganya terkait konsumsi BBM bersubsidi tahun ini sudah lebih dari kuota yang ditetapkan. Misalnya, proyeksi konsumsi biosolar yang diperkirakan mencapai 16,8 juta–17,3 juta kiloliter (kl). ’’Perlu diketahui bahwa kuota biosolar tahun ini 15,1 juta kl. Saat ini prognosisnya sudah kami kirim ke pemerintah,’’ jelasnya.

Kelebihan konsumsi tersebut bahkan lebih jelas untuk pertalite. Prognosis dari komite BPH mencapai 30 juta kiloliter. Padahal, kuota pertalite nasional 23,5 juta kl. Karena itulah, pihaknya mengirimkan usulan mengenai perbaikan ketentuan kendaraan yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi.