Kenaikan Harga BBM Bersubsidi Bakal Berefek Domino

Tambah Subsidi Energi, Pemerintah Bisa Realokasi Anggaran Infrastruktur

JawaPos.com – Kabar kenaikan harga BBM bersubsidi membuat resah masyarakat. Meski hingga kini belum ada keputusan dari pemerintah, isu yang berkembang bisa memengaruhi gejolak harga kebutuhan pokok di pasaran.

Anggota DPR Guspardi Gaus mengatakan, kenaikan harga pertalite dan solar yang proporsi jumlah penggunanya di atas 70 persen pasti akan menyulut inflasi. Kenaikan harga BBM akan mempunyai efek ganda.

Yaitu, meningkatnya biaya mobilitas dan naiknya harga barang kebutuhan pokok masyarakat.

Kenaikan tersebut akan berdampak langsung bagi rakyat seperti buruh, petani, nelayan, bahkan karyawan swasta maupun pegawai pemerintahan itu sendiri. ”Ini ada efek domino. Biaya transportasi dan logistik otomatis akan naik,” ungkapnya.

Hal itu, lanjut anggota Baleg DPR tersebut, tentu akan berakibat makin rendah dan melemahnya daya beli masyarakat. ”Pemerintah perlu memperhatikan dampak dari setiap kebijakan yang diambil agar tidak sampai membebani masyarakat,” ujar Guspardi.

Anggota Fraksi PAN itu meminta pemerintah mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat yang belum benar-benar pulih akibat keterpurukan ekonomi setelah dihantam pandemi Covid-19. Optimisme masyarakat yang mulai tumbuh jangan sampai terdegradasi dengan rencana kenaikan harga BBM bersubsidi.

Guspardi menilai, pemerintah sebaiknya berfokus membatasi BBM bersubsidi yang tidak tepat sasaran. Berdasar data PT Pertamina Patra Niaga, 60 persen golongan masyarakat mampu ternyata menikmati hampir 80 persen dari total BBM bersubsidi. Artinya, BBM bersubsidi justru banyak dinikmati golongan menengah ke atas. ”Belum lagi dugaan penjualan BBM ilegal yang sistematis dan terstruktur yang diduga masih terjadi dan perlu dibenahi,” ungkapnya.

Sementara itu, anggota Komisi VII DPR Mulyanto meminta pemerintah tidak menambah kisruh suasana dengan menyampaikan data keekonomian BBM yang berbeda-beda. Menurut dia, pemerintah harus jujur menyebutkan besaran harga keekonomian BBM yang beredar di masyarakat. ”Terkait harga keekonomian BBM, pemerintah jujur saja dengan rakyat. Jangan ada yang ditutup-tutupi agar rakyat tidak bingung,” kata Mulyanto.

Dalam kesempatan terpisah, Menkeu Sri Mulyani menyatakan, masih tingginya ketidakpastian global membuat anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) bengkak. Surplus pendapatan negara dari windfall harga komoditas tak cukup mengurangi tekanan belanja subsidi dan kompensasi energi. ”Dengan penerimaan negara yang nambah Rp 420 triliun dipakai semua untuk subsidi energi, pertalite, solar, LPG, dan listrik itu nggak akan mencukupi. Seluruh windfall profit dipakai. Tidak akan mencukupi karena akan habis,” ungkap dia Jumat (26/8) malam.

Ani, sapaannya, menjelaskan, pemerintah berkewajiban membayar untuk komoditas energi yang harganya tidak berubah di dalam negeri. Meski, harga keekonomiannya di tingkat global sudah berubah. Karena itu, pemerintah harus memberi subsidi dan kompensasi melalui Pertamina dan PLN untuk rakyat agar mendapatkan harga yang jauh lebih murah.

Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, perlu beberapa perubahan alokasi APBN. Salah satunya anggaran transfer daerah yang belum dicairkan. Sebagian dana tersebut bisa direalokasi ke subsidi energi.

Selain itu, perlu menggeser sebagian anggaran infrastruktur yang bisa ditunda. Misalnya, menggeser anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Setidaknya sampai renegosiasi bunga utang kepada para kreditur melalui skema debt service suspension initiative (DSSI). ”Tanpa diperbaiki alokasinya, sulit bisa mencapai 3 persen defisit di 2023,” katanya.

Lulusan University of Bradford itu mengatakan, kenaikan harga BBM bakal memicu inflasi inti. Kemudian, bakal merembet terhadap peningkatan inflasi secara keseluruhan. Jika inflasi naik hingga 7 persen, upah minimum sebagai jaring pengaman sosial harus disesuaikan.