Pakar UI Minta Siapapun Presidennya Investasi di Luar Jawa Harus Ditingkatkan

Aktivis yang tergabung dalam gerakan #BersihkanIndonesia menggelar aksi teatrikal terkait Rencana Investasi dan Kebijakan Komprehensif (CIPP) Just Energy Transition Partnership (JETP) di depan Kedutaan Besar Jepang, Jakarta, Senin (20/11/2023).

JawaPos.com - Pakar Ekonomi Pembangunan Universitas Indonesia (UI), Teguh Dartanto, menilai, investasi di luar Jawa harus menjadi kebijakan utama presiden dan wakil presiden terpilih nantinya. Sebab, hal itu berkaitan dengan pemerataan investasi untuk menghapus kesenjangan. Pasalnya, 52 persen perekonomian Indonesia masih terpusat di Jawa.

“Langkah Kementerian Investasi/BKPM sudah on the track, bahwa investasi harus berimbang di Jawa dan luar Jawa. Sayangnya, banyak orang mereduksi investasi hanya jalan tol saja, padahal itu hanya sebagian kecil. Kan ada bendungan, pelabuhan, kereta api. Pembangunan itulah yang akan menarik investor untuk datang ke luar Jawa, khususnya daerah Indonesia Timur,” kata Teguh kepada wartawan, Sabtu (23/12).

“Jadi siapapun presidennya, pemerataan investasi adalah keharusan. Pembangunan di luar Jawa harus didorong, tidak bisa Jawa sentris, apalagi Jawa hanya sebagian kecil dari wilayah Indonesia,” sambung Teguh.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI itu menjelaskan, pemerataan investasi bisa menjadi solusi atas keterbatasan daya tampung Pulau Jawa. Sebab, efek domino dari kebijakan ini adalah membangun sentra ekonomi dan pusat keramaian di wilayah lain Indonesia.

Kendati mengakui pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebagai salah satu upaya pemerintah dalam mengebut ketertinggalan wilayah non-Jawa, Teguh juga berharap pemerintah tidak kehilangan fokus terhadap pembangunan di wilayah Indonesia timur lainnya.

“Kita harus menggeser industri-industri keluar Jawa, supaya ada pusat pertumbuhan baru, IKN mungkin salah satunya. Tapi itu saja tidak cukup, ada juga Sulawesi dan wilayah timur lainnya yang harus dikembangkan,” jelasnya.

Tidak ketinggalan, peraih gelar doktor dari Nagoya University ini mengingatkan tiga hal supaya pembangunan yang sedang dikebut oleh pemerintah dapat memberikan manfaat optimal kepada masyarakat. Pertama, pembangunan harus dilakukan dengan pendekatan saintifik, bukan sentimen politik guna mengamankan kepentingan elektoral.

Baca Juga: Jarang Diketahui! Inilah 5 Manfaat Tak Terduga dari Makanan yang Dibakar Menggunakan Arang Bagi Kesehatan

Kedua, pemerintah harus mempersiapkan skenario untuk mengambil porsi lebih jika investasinya bersifat high capital intensive. Sebab, investasi yang bernilai besar, seperti tambang, umumnya menuntut konsesi selama puluhan tahun.

“Tambang konsesinya memang gak bisa pendek, tapi jangan terlalu panjang juga. Mungkin 20 tahun bisa di-renew adalah periode yang pas. Tapi setiap 5 atau 10 tahun harus ada milestone, misal harus membangun smelter, jangan mau dinego ekstraktif terus. Dan di periode berikutnya, harus ada pelibatan atau saham pemerintah lebih besar lagi. Inilah yang bisa menjamin sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat,” beber Teguh.

Terakhir, investasi harus membuka lapangan pekerjaan sebesar-besarnya. Supaya hal ini terwujud, Teguh mengusulkan supaya pemerintah pusat dengan pemerintah daerah berkolaborasi mempersiapkan sumber daya manusia. Salah satu caranya dengan membangun sekolah kejuruan atau balai latihan kerja (BLK) yang selaras dengan kebutuhan di kawasan investasi setempat

Sebagai informasi, Kementerian Investasi/BKPM menyatakan realisasi investasi triwulan III (Juni-September) 2023 mencapai Rp 374,4 triliun atau meningkat 7 persen dibanding periode sebelumnya. Secara kumulatif periode Januari-September 2023, realisasi investasinya mencapai Rp 1.053,1 triliun atau meningkat sebesar 18 persen dibanding periode yang sama pada 2022 (YoY). Nilai tersebut sudah mencapai 75,2 persen dari target investasi 2023 sebesar Rp 1.400 triliun.

Secara lebih spesifik, pada triwulan III 2023, kontribusi investasi di luar Jawa melampaui di Pulau jawa, yaitu sebesar Rp 190,9 triliun. Angka itu meningkat 14,7 persen dibanding triulan III 2022 yang sebesar Rp 166,3 triliun. Untuk periode Januari-September 2023, kontribusi investasi di luar Jawa melebihi di Pulau Jawa, yaitu sebesar Rp 545,8 triliun. Angka itu meningkat 15,6 persen jika dibandingkan periode yang sama di tahun 2022 (YoY) atau sebesar Rp 472,1 triliun.