Stok Beras Bulog yang Tak Terjual Bisa Rugikan Negara

JawaPos.com - Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menilai stok beras yang tak terjual oleh Bulog berpotensi merugikan keuangan negara. Menurutnya, ketidakmampuan Bulog menjual atau mengeluarkan stok beras yang tersedia juga menjadi alasan mengapa Bulog menolak impor.

“Kalau ditanya ada kerugian apa nggak, ya pasti ada. Katakanlah satu kilogram itu misalnya Rp 8.000. Nah, ketika sudah rusak itu kan nggak mungkin bisa dilepas dengan harga segitu lagi. Itu potensi kerugiannya bisa dihitung dari selisihnya itu,” ujarnya dalam keterangannya, Kamis (18/3).

Menurut Khudori, kualitas beras yang tersedia di gudang Bulog berpotensi rusak karena merupakan sisa impor pada 2018-2019. “Ketika pada saat dikatakan bahwa impor-impor harus dilakukan sementara di gudang Bulog itu sudah potensial rusak, ini kan perjudiannya semakin besar. Potensi untuk tidak terurus semakin besar,” tuturnya.

Ia menjelaskan, Bulog seperti kehilangan pasar setelah pemerintah pada 2017 mengubah kebijakan bantuan dalam bentuk raskin dan rastra menjadi bantuan tunai.

“Dulu ketika masih ada raskin, ada rastra, outlet penyaluran yang pasti untuk beras Bulog kira-kira 2,8-3 juta ton per tahun. Saya kira penjelasannya kenapa Bulog itu menyerap beras produksi domestik dalam jumlah kecil, karena sepertinya tidak ingin berjudi karena beras dalam jumlah banyak. Terus, outlet penyalurannya itu semakin kecil bahkan tidak ada. Dia harus bertarung dengan pelaku usaha yang lain termasuk merintis bisnis komersial itu,” jelasnya.

Khudori mengatakan stok beras sisa impor 2018-2019 milik Bulog berpotensi turun mutu dan rusak. Menurutnya, stok beras tersebut sudah tidak layak lagi dikonsumsi masyarakat. Ia mengingatkan kejadian pada 2019 ketika Bulog hendak mengeluarkan beras rusak berjumlah 20.000 ton.

“Jadi kalau pada saat yang sama ini ada ratusan lebih (ton) bisa dibayangkan kemungkinan persoalannya jauh lebih rumit kalau pemerintah tidak segera mengambil keputusan,” ucapnya.

Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Senin (15/3) lalu menyatakan, rencana pemerintah untuk impor beras 1 juta ton pada tahun ini belum tentu dilaksanakan. Sebab, pihaknya masih akan memprioritaskan penyerapan beras dalam negeri.

Menurutnya, dalam rapat kordinasi terbatas (rakortas) antar kementerian dan lembaga terkait pangan sebenarnya tidak ada pembahasan yang menyinggung terkait impor beras. Meski demikian, Bulog mendapatkan penugasan tersebut.

Buwas memaparkan, per 14 Maret 2021, stok beras Bulog mencapai 883.585 ton. Terdiri dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebanyak 859.877 ton dan beras komersial sebesar 23.708 ton.

Sementara, musim panen raya berlangsung sepanjang Maret-April 2021, sehingga penyerapan beras oleh Bulog pada periode itu untuk CBP diperkirakan bisa mencapai 390.800 ton. Artinya, setelah panen raya, maka pasokan beras untuk CBP saja sudah lebih dari 1 juta ton.

Ia mengaku, berdasarkan pengalaman sebelumnya, beras impormembuat cadangan pemerintah tak terpakai sehingga menyusut kualitasnya bahkan rusak. Pihaknya pernah melaporkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal permasalahan tersebut.

"Beras impor kami Maret tahun lalu 900 ribu ton sisa dari 1,7 juta ton, sekian juta ton beras impor. Jadi sudah menahun kondisinya, layak pakai tapi harus di-mixdengan beras dari dalam negeri. Permasalahannya ada kesalahan saat impor lalu, rata-rata tastenya pera, nggak sesuai dengan taste masyarakat kita, sehingga jadi permasalahan," jelasnya.

Persoalan itu membuat Bulog harus berupaya mempertahankan kualitas berasnya, atau setidaknya masih layak konsumsi. Sebanyak 1,8 juta ton harus dicampur dengan beras dalam negeri. Dengan cara itu, beras diharapkan memiliki kualitas yang lebih baik dari sebelumnya. Namun, itu memerlukan waktu lebih panjang dan prosedur pelaksanaan yang bertambah.