Kemenkeu Sarankan 4 Hal Ini Agar Pemprov Sulsel Tak 'Bangkrut'

Jubir Kemenkeu Yustinus Prastowo. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)

JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan empat saran sebagai solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel). Sejumlah saran itu diberikan agar wilayah yang beribukota Makassar ini tidak mengalami 'bangkrut'.

"Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, Pemprov dapat melakukan negosiasi utang jangka pendek, restrukturisasi utang jangka panjang, optimalisasi pendapatan dan efisiensi serta realokasi belanja untuk menekan SILPA, dan/atau refinancing sebagai langkah terakhir," kata Jubir Kemenkeu Yustinus Prastowo saat dihubungi JawaPos.com, Rabu (18/10).

Prastowo menjelaskan, tingginya kewajiban utang Pemprov Sulsel sebenarnya dapat dihindari dengan optimalisasi pendapatan dan efisiensi belanja. Mengingat tingginya akumulasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun 2023 dan tahun-tahun sebelumnya.

Baca Juga: Pertamina dan Petronas Resmi Kelola Blok Masela

"Diketahui bahwa per September 2023 SILPA Pemprov berada di angka Rp 676 Miliar dan kondisi ini diprediksi tetap terjadi hingga akhir tahun melihat tren realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meningkat serta pola akumulasi SILPA di 2 tahun sebelumnya," jelasnya.

Meski begitu, Prastowo mengatakan bahwa penggunaan istilah 'bangkrut' sejatinya kurang tepat untuk memaknai ketidakmampuan Pemprov Sulsel dalam melunasi utang jangka pendek di tahun ini.

"Yang dialami Pemprov bukanlah kebangkrutan, melainkan kesulitan likuiditas akibat dari pengelolaan utang jangka pendek yang kurang pruden," ujarnya.

Prastowo menuturkan, dari hasil analisis Lembar kerja peserta didik (LKPD) 2022 dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2023 Pemprov Sulsel menunjukkan kinerja keuangan yang kurang sehat, khususnya pada aspek likuiditas.

Adapun untuk tahun 2023, terdapat utang jangka pendek jatuh tempo dan utang jangka panjang yang menjadi kewajiban Pemprov. Sebagai catatan, masalah yang dialami Pemprov Sulsel adalah likuiditas atau kesulitan melunasi utang jangka pendek, bukan solvabilitas atau kesulitan melunasi utang jangka panjang.

Baca Juga: Pakar Sebut Mahkamah Kontitusi Telah Memutus yang Bukan Wewenangnya

"Mengingat angsuran pokok utang jangka panjang telah dianggarkan dalam APBD 2023 pada pengeluaran pembiayaan," tutur Prastowo.

Sebelumnya, Penjabat Gubernur Sulsel disebut telah membongkar habis-habisan kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian diketahui bahwa Pemprov Sulsel mengalami defisit Rp 1,5 triliun.

“Hari ini saya harus terbuka, kita defisit 1,5 Triliun. Daerah kita bangkrut. Daerah ini bangkrut, daerah kita bangkrut, bangkrut,” kata Bahtiar dalam rapat paripurna, Rabu, (11/10).

Dengan diangkatnya sebagai Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar berkomitmen untuk membawa Sulsel menuju era baru. “Kita hendak menuju Sulsel baru. Tinggalkan cara lama mengelola pemerintahan Sulsel,” imbuhnya.

Editor: Banu Adikara