Dapat Utangan Rp 16,5 Triliun, ini Rencana Anies Baswedan dan RK

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Pemda Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat dengan PT SMI (dok humas kemenkeu)

JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Special Mission Vehicle (SMV) di bawahnya, yaitu PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) memberikan pinjaman kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Pemprov Jawa Barat (Jabar) untuk mencukupi kebutuhan sebesar Rp 16,5 triliun. Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Daerah ini merupakan bentuk dukungan dari pemerintah pusat untuk daerah dalam memulihkan perekonomian akibat Covid-19.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, pinjaman yang diusulkan Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp 16,5 triliun. Sedangkan yang diusulkan Pemprov Jabar sebesar Rp 4 triliun.

"Pemprov DKI Jakarta usulan pinjamannya Rp 4,5 triliun di 2020 dan Rp 8 triliun untuk tahun depan (2021). Nanti kita integrasikan di APBN tahun depan (yang 2021). Sementara Jabar totalnya sekitar Rp 4 triliun, di mana sebesar Rp 1,9 triliun untuk tahun 2020 dan sekitar Rp 2,09 triliun untuk tahun 2021," ujarnya dalam konferensi pers virtual, Senin (27/7).

Sri Mulyani menyebut, bunga Pinjaman PEN Daerah mendekati nol persen dengan tenor 10 tahun. "Biaya pengelolaan PT SMI 0,185 persen dan provinsi 1 persen up front," kata Sri Mulyani.

Sumber dana dari SMI sendiri sebesar Rp 5 triliun, dengan bunga 5,4 persen. Sri Mulyani menuturkan, pemerintah akan membayar selisih cost of fund yang ditanggung SMI.

"Agar pinjaman kepada Pemda mendekati nol tadi, kecuali biaya administrasi," tuturnya.

baca: Jakarta dan Jabar jadi Provinsi Pertama yang Dapat Pinjaman PEN Daerah

Sumber dana program Pinjaman PEN Daerah ini berasal dari APBN 2020 sebesar Rp 10 triliun dan SMI sebesar Rp 5 triliun. Sedangkan untuk kebutuhan 2021, maka akan dibacakan besarannya pada 14 Agustus mendatang.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, dana dari Pinjaman PEN Daerah akan dimanfaatkan untuk beberapa program seperti fasilitas infrastruktur penopang perekonomian nasional. "Ada beberapa sektor yang dibantu, pengendalian banjir, peningkatan layanan air minum, pengelolaan sampah, peningkatan infrastruktur transportasi, infrastruktur pariwisata dan kebudayaan dan olahraga," ucapnya.

Sementara Ridwan Kamil mengatakan, dana pinjaman akan digunakan untuk mempercepat bergeraknya perekonomian Jabar. Selain memperoleh Pinjaman PEN Daerah, Pemprov Jabar juga mendapat dukungan penempatan dana pemerintah di BPD, dalam hal ini BJB.

"Hasil kajian kami, (pertumbuhan ekonomi) kami ini antara -2 persen atau bisa positif 2,3 persen. Kami kerja keras supaya kejar 2,3 persen positif itu. Karena kalau Jabar terkerek, tentu nasional ikut terbawa naik dengan populasi kami yang sangat besar," pungkasnya.

https://www.youtube.com/watch?v=5ytcLsGuDV4