ILUSTRASI KARTU PRAKERJA - Adnan Reza Maulana/JawaPos.com
JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merilis daftar belanja pemerintah pusat yang langsung dirasakan masyarakat selama Januari hingga Juni 2023 atau sepanjang Semester I/2023. Mulai dari PKH, Subsidi LPG 3 Kilogram hingga Kartu Prakerja.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 891,6 triliun sebanyak 55,2 persen atau Rp 492 triliun merupakan anggaran yang manfaatnya langung dirasakan masyarakat.
"Itu adalah belanja yang langsung manfaatnya diterima masyarakat. Artinya APBN itu sangat diandalkan terutama bagi kelompok rentan dan miskin," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA edisi Juli 2023, di Jakarta, Senin (24/7) kemarin.
Lebih rinci, bendahara negara ini membeberkan bahwa belanja pemerintah pusat terbagi menjadi dua, yakni Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dan Belanja Non Kementerian/Lembaga (Non K/L).
Belanja K/L terdiri atas belanja untuk perlindungan sosial, petani dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM); pendidikan, dan infrastruktur. Sedangkan Belanja Non K/L terdiri atas subsidi dan kompensasi listrik hingga Kartu Prakerja.
Lebih lengkap, berikut ini daftar belanja pemerintah pusat yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat:
1. Belanja Kementerian/Lembaga untuk bidang perlindungan sosial, petani dan UMKM
- PKH Rp 14,7 triliun atau Tp 7,34 triliun setiap kuartal bantuan ini diberikan kepada 9,8 juta KPM
- Kartu Sembako Rp 22,3 triliun atau Rp 3,7 triliun per bulan yang diberikan kepada 18,7 juta KPM
- PBI JKN Rp 23,2 triliun atau Rp 3,9 triliun per bulan untuk 96,7 juta peserta
- Bantuan benih ikan, kepiting, dan udang Rp 19,2 miliar atau Rp 67,1 juta ekor
- Bantuan benih, mulsa, dan pupuk organik sebesar Rp 463,7 miliar untuk 153.537 unit equivalen Ha kawasan padi, jagung, kedelai, bawang dan cabai
- Bantuan alat dan mesin pertanian Rp 250 miliar dengan rincian 3,220 traktor dan 1.350 cultivator
- Bantuan ternak Rp 62,4 miliar atau sebanyak 6.058 ekor
2. Belanja Kementerian/Lembaga untuk bidang pendidikan
- Program Indonesia Pintar sebesar Rp 6,1 triliun untuk 10,9 juta siswa
- Program KIP Kuliah sebesar Rp 6 triliun untuk 710,7 ribu mahasiswa
- BOS (Kemenag) sebesar Rp 6,9 triliun untuk 6 juta siswa
- BOPTN sebesar Rp 2,3 triliun untuk 197 PTN
3. Belanja Kementerian/Lembaga untuk bidang infrastruktur
- Pembangunan/rehabilitasi infrastruktur sebesar Rp 60,7 triliun untuk sarana prasarana pendidikan, sanitasi/persampahan, SPAM, jalan, jembatan, rel KA, bandara, pelabuhan, bendungan, dan irigasi
- Bantuan bencana Rp 1,5 triliun untuk bantuan stimulan perumahan gempa cianjur sebanyak 38,4 ribu KK
4. Belanja Non K/L
- Subsidi dan kompensasi listrik Rp 42, 9 triliun atau Rp 7,1 triliun per bulan yang diberikan untuk 39,2 juta pelanggan
- Subsidi LPG 3 Kilogram sebesar Rp 32,5 triliun atau Rp 5,4 triliun per bulan untuk 3,3 juta MT
- Subsidi dan Kompensasi BBM senilai Rp 57,7 triliun atau Rp 9,6 triliun per bulan untuk 7.169,4 ribu KL
- Subsidi perumahan sebesar Rp 344, 7 miliar untuk 84,5 ribu unit rumah
- Kartu Prakerja sebesar Rp 2,28 triliun untuk 529 ribu peserta.