Survei Kantor Kabinet Pemerintah Jepang Tunjukkan Ada Peningkatan Risiko Penutupan Pabrik

JawaPos.com - Hampir separuh dari perusahaan Jepang belum menerapkan langkah-langkah untuk melindungi rantai pasok mereka di tengah bencana dan ketegangan global, menurut survei terbaru dari Kantor Kabinet Pemerintah Jepang. Hal itu meningkatkan risiko terhadap penutupan pabrik atau gangguan logistik, yang dapat menghentikan produksi, serta berdampak pada perekonomian secara luas.

Dalam survei terhadap 1.759 perusahaan selama November dan Desember 2025, hanya 25,9 persen di antaranya yang menyatakan telah menerapkan langkah-langkah untuk memperkuat rantai pasok mereka.

Gangguan pada rantai pasok baru-baru ini mendorong beberapa perusahaan di bidang makanan harus mengubah kemasan produk mereka karena kekhawatiran akan pasokan nafta akibat meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. 

Baca Juga:Harga Plastik Melonjak, Menperin Dorong Industri Mamin Gunakan Kemasan Berbasis Kertas

Jepang rentan terkena bencana alam, di mana gempa bumi besar pernah mengganggu aktivitas produksi di masa lalu.

Pemerintah Jepang pun berencana mendorong berbagai perusahaan untuk mengambil langkah-langkah, seperti mendiversifikasi pemasok dan menyebarluaskan lokasi produksi. Seorang pejabat Kabinet Pemerintah Jepang mengatakan perlu upaya lebih lanjut untuk "mencegah terhentinya aktivitas ekonomi" di negara itu.

Hasil survei itu menunjukkan responden yang belum mengambil langkah apapun terkait kondisi tersebut ialah 26,8 persen perusahaan besar dengan modal 1 miliar yen (sekitar Rp 110,5 miliar) atau lebih; 49,6 persen perusahaan menengah; dan 56,3 persen perusahaan kecil.

Survei tersebut juga menemukan bahwa perusahaan besar cenderung menerapkan langkah-langkah untuk memperkuat rantai pasok. Sekitar 45 persen perusahaan besar telah melakukan langkah-langkah tersebut; sedangkan perusahaan menengah baru 23,2 persen dan perusahaan kecil sekitar 21,8 persen.

Di antara perusahaan yang menyatakan telah mengambil langkah-langkah tersebut atau sedang mempertimbangkannya; 57,9 persen di antaranya menyebutkan "diversifikasi pemasok" merupakan langkah paling umum. Kemudian, komunikasi risiko dengan pemasok serta kerja sama antar-perusahaan dan dukungan timbal balik menjadi langkah selanjutnya yang diambil, menurut survei tersebut.

Sumber: Kyodo