Kisruh Transportasi Online, Bukti Batam Belum Siap Dengan Keterbukaan

JawaPos.com - Permasalahan antara penyedia jasa transportasi online dan konvensional yang kerap kali terjadi akhir-akhir ini cukup menyita perhatian. Seolah memperlihatkan kenyataan bahwa, Batam belum siap dengan keterbukaan. Hal ini cukup disayangkan, mengingat keamanan menjadi faktor penting dalam upaya mempromosikan Batam sebagai destinasi wisata.

"Bisa-bisa orang luar tidak mau lagi mengunjungi Batam. Padahal kita sudah bersusah payah menjual pariwisata Batam. Kita sudah mati-matian promosi, ternyata sampai disini kitanya gak siap," kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Karnaval Indonesia (Akari) Kepri Silvia Hilda Kusumaningtyas, Senin (15/1).

Hilda menjelaskan, apa yang terjadi saat ini hendaknya menjadi perhatian bersama. Upaya mempromosikan Batam akan sia-sia jika kondisi keamanan tidak segera dibenahi.

Ia berharap, pemerintah bisa mengambil sikap terhadap persoalan yang sudah semakin sering terjadi ini. Kalau tidak segera diperhatikan, Batam yang saat ini memiliki banyak keunggulan akan tersaingi, bahkan tertinggal dengan daerah lain.

"Ini tidak boleh lepas dari pelayanan dan kesiapan kita dari berbagai sektor, stakeholder, dan pemerintah sendiri dalam menyikapinya. Apalagi dengan kondisi potensial di Batam ini yang sungguh luar biasa karena kita ini pintu gerbang Internasional," paparnya.

Dengan kondisi perekonomian Batam yang masih jauh dari kata baik, sektor pariwisata diakuinya akan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Kepri khususnya Batam. Apalagi sektor lain seperti industri yang selama ini menjadi andalan masih belum menunjukkan geliat yang menjanjikan.

Lebih jauh, Hilda menjelaskan bahwa, kisruh yang selama ini terjadi sejatinya harus bisa menjadi pelajaran untuk semua pihak. Baik pihak yang bertikai, maupun pemerintah sebagai pemegang kendali di daerah.

Penyedia jasa online maupun konvensional harus bisa menahan diri, bersaing secara sehat dengan meningkatkan kualitas pelayanan terhadap konsumen mereka. Dengan begitu, semua pihak bisa sama-sama menjaga batam yang berujung pada semakin banyak juga manfaat yang diterima.

"Masyarakat tetap akan memilih taksi konvensional atas secara ikatan pribadi atau bahkan bisa berlangganan. Tapi mereka harus memberi pelayanan yang baik," kata Hilda lagi.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Kepri sampai saat ini memang belum menelurkan aturan baku terhadap penyedia jasa angkutan berbasis online. Kondisi ini memang menjadi salah satu pemicu utama dari keretakan yang terjadi.