Gelar Coffe Break, Wali Kota Batam Dihujani Protes

JawaPos.com - Warga Kecamatan Lubuk Baja, Batam menghujani protes Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam terkait pembagian sertifikat tanah gratis sewaktu acara Coffe Morning dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Batam di Karambia Cafe, Kecamatan Lubuk Baja, Batam, Sabtu (13/1).

Ketua Rukun Khasanah Warisan Batam, Makmur Ismail mengatakan saat ini ada 37 kampung tua di Batam, dengan 60 ribu kepala keluarga. Namun hanya sebagian kecil saja yang sudah mendapat serifikat.

"Ada warga yang dipindah dari Jodoh ke Sei Panas sejak 1974. Namun hingga saat ini tidak mendapat sertifikat tanah. Sementara yang baru dipindahkan sudah mendapat sertifikat," katanya dengan nada kesal.

Ismail berharap pemerintah bisa bergerak cepat memastikan kampung-kampung tua yang dihuni masyarakat dapat segera tersertifikasi. Apalagi umumnya masyarakat yang tinggal di kampung tua ini adalah masyarakat melayu yang awal berada di Batam.

Menanggapi hal itu, Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengatakan, sertifikasi kampung tua belum diserahkan karena belum final luasannya. Saat ini yang sudah selesai pengukuran baru sembilan titik. Dan kesembilannya sudah dikirim ke Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Sementara terkait pemindahan yang lama, Amsakar meminta untuk bersabar. Karena sertifikat gratis ini merupakan program nasional dan ada kuota yang ditentukan dari pusat.

"Belum dapat disertifikatkan karena dalam pembahasan. Kalau atas nama pemerintah dengan nilai tertentu, harus persetujuan DPRD. Tapi Pemkot Batam inginnya langsung ke masyarakat," kata Amsakar.

Pada kesempatan silaturahmi ini, perwakilan pedagang pasar induk, Tengku, juga menyampaikan pertanyaan dan masukannya kepada pemerintah.

Menurut Tengku pemerintah melalui camat, lurah, dan perangkat RT/RW sudah melakukan pendataan pedagang di pasar induk saat ini. Pedagang berharap pendataan nanti tim harus jujur dan tidak ada permainan. "Tidak boleh ada permainan saat pendataan," tegas Tengku.

Amsakar menjawab terkait data pasar induk nantinya akan berdasarkan nomor induk kependudukan. Dan kapasitasnya nanti disesuaikan dengan kajian dan detailed engineering design (DED).

Wali Kota Batam, HM Rudi yang hadir menemui masyarakat menambahkan pemerintah saat ini terus berupaya meningkatkan kenyamanan masyarakat. Membangun infrastruktur yang memadai, menata ruang terbuka hijau, dan membangun fasilitas pendukung untuk mempercantik taman-taman yang ada di Batam.

"Banyak gagasan dan ide untuk mengubah wajah Batam namun terkendala oleh keterbatasan dana APBD. Oleh karena itu sejak kepemimpinan kami, betul-betul melakukan efisiensi dari perjalanan dinas, honor kegiatan dihapus dan dari belanja pegawai lainnya," klaim dia.