Proyek Dermaga Lanal Balikpapan Masih Mangkrak

JawaPos.com - Direncanakan mulai September 2015, hingga kini pembangunan dermaga Lanal Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim) belum juga rampung. Permasalahan anggaran menjadi kendala proyek dermaga yang terletak di kawasan Melawai itu.

Dua tahun lalu, proyek ini dibangun dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) senilai Rp 19 miliar. Namun, sumber pembiayaan baik dari kota maupun provinsi tersebut terhenti. Alhasil, lokasi dermaga tak kunjung selesai hingga sekarang.

"Iya, pembangunan dermaga TNI AL saat ini masih belum ada kelanjutan. Karena pemerintah Kaltim terkendala dengan APBD," ujar Komandan Lanal Balikpapan akan diisi Letkol Laut (P) Dewa Gede Oka Susila, dikutip dari Kaltim Post (Jawa Pos Grup), Sabtu (19/5).

Sampai saat ini, pembangunan proyek dermaga baru mencapai sekitar 20 persen. Masih berupa reklamasi dan perataan tanah.

Meski belum ada pembangunan, Dewa sangat memahami kondisi pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Dia mengatakan, mungkin saat ini pemerintah masih memiliki banyak pembangunan yang menjadi prioritas.

Dewa mengakui, keberadaan dermaga Lanal Balikpapan telah lama diimpikan. Dirinya juga menegaskan bahwa pengawasan di perairan sangatlah penting.

"Itulah mengapa keberadaan dermaga sangat penting. Terlebih Balikpapan berada di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II yang berbatasan dengan Selat Makassar. Selain illegal fishing, narkotika, pembajakan maupun perampokan di laut bisa saja terjadi," sebutnya.

Dia menambahkan, agar bisa menjalankan fungsinya dengan optimal, sarana-prasarana mesti terpenuhi. Mulai listrik, genset 197 kVA panel, dukungan air tawar untuk KRI dari PDAM, bangunan pos jaga, gardu induk, Syahbandar dan Puskodal, dan gudang perahu karet.

"Selain sarana dan prasarana tersebut, dermaga masih kurang jembatan sepanjang 350 meter ke arah laut dan jetty dermaga sepanjang 200 meter. Karena posisi dermaga tidak di pinggir melainkan di tengah laut," ungkapnya.

Dewa mengatakan belum bisa menargetkan kapan pembangunan dilanjutkan. Sembari menunggu pemerintah provinsi maupun daerah, dia tengah mengupayakan secara mandiri dan mengajukan permohonan ke Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

"Proyek ini membutuhkan anggaran sekitar Rp 180 miliar. Sudah saya laporkan ke Kemenhan agar diambil alih oleh pemerintah pusat namun belum ada jawaban," pungkasnya.