Logo JawaPos
Author avatar - Image
Kamis, 4 Juli 2024 | 13.44 WIB

Kunjungan Kerja ke Kejati Sulteng, Anggota DPD RI Abdul Rachman Thaha Minta Aparat Jaga Stabilitas dan Tak Berpihak

Anggota DPD RI daerah pemilihan Sulawesi Tengah Abdul Rachman Thaha (kanan). (Istimewa) - Image

Anggota DPD RI daerah pemilihan Sulawesi Tengah Abdul Rachman Thaha (kanan). (Istimewa)

JawaPos.com–Anggota DPD RI daerah pemilihan Sulawesi Tengah Abdul Rachman Thaha melakukan kunjungan kerja ke kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tengah di Jalan Sam Ratulangi Kota Palu, Rabu (3/7).

Dalam pertemuan yang dihadiri Kepala Kejati Sulteng Bambang Hariyanto dan jajarannya, salah satu yang dibahas anggota DPD RI itu adalah persiapan Pilkada 2024. Selain itu, dia juga mendiskusikan dengan pihak Kejati soal inventarisasi pengawasan, perencanaan, dan penganggaran pilkada, serta upaya menjaga hak-hak pemilih.

Di hadapan jajaran Kejati, ART menyampaikan bahwa pelaksanaan pilkada merupakan momentum untuk memilih pemimpin terbaik sesuai dengan niat untuk melayani masyarakat. Pilkada bukan sekadar mengejar kekuasaan untuk kepentingan kelompok tertentu yang dapat merusak tatanan pemerintahan di daerah.

”Sebagai contoh, terdapat penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan fisik. Kemudian ada mutasi pejabat yang tidak mendukung kelompok tertentu. Ini contoh hasil dari pilkada yang calonnya semata-mata mengejar kekuasaan,” kata Abdul Rachman Thaha.

Untuk itu, dia berharap seluruh pengambil kebijakan di daerah, baik Polri, TNI, maupun Kejaksaan, harus benar-benar menjaga kondusivitas keamanan di daerah jelang pelaksanaan pilkada.

Abdul Rachman Thaha berharap ada tindakan preventif dan langkah-langkah minimalisir potensi gangguan keamanan selama pelaksanaan pilkada. Dia juga mengingatkan pentingnya netralitas ASN dalam pilkada. Demikian pula, aparat penegak hukum (APH) juga mesti menjaga keberpihakan.

”Saya berharap ASN tidak terlibat dalam politik atau berpihak kepada calon tertentu. Demikian juga APH. Jangan sampai dimanfaatkan pihak atau kelompok tertentu,” tandas ART.

Jika ditemukan adanya keterlibatan ASN dan APH, lanjut dia, pihaknya yakin dan percaya bahwa Kapolri, Jaksa Agung, Panglima TNI, dan Mendagri, tidak akan segan untuk memproses sesuai aturan yang berlaku.

”Saya juga meminta tindakan tegas kepada pihak yang mencoba mengganggu stabilitas dan ketertiban di masyarakat jelang pelaksanaan pilkada,” tutur Abdul Rachman Thaha.

Kepala Kejati Sulteng Bambang Hariyanto berjanji mengawal pelaksanaan pilkada sesuai regulasi dan menjaga netralitas institusi yang dipimpinnya.

”Terima kasih atas kunjungannya. Kami siap menjaga netralitas lembaga ini dalam pelaksanaan Pilkada 2024,” ujar Bambang.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore