Meski Bandara Internasional Dhono Belum Beroperasi, Reklame yang Dipasang Ternyata Mampu Meningkatkan Pendapatan Kabupaten Kediri

JawaPos.com - Meski belum bisa dipastikan kapan akan beroperasi, keberadaan Bandara Internasional Dhoho Kediri diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pemangku kepentingan lintas sektor.

Mulai dari Usaha Kecil Menengah (UMKM) hingga promosi destinasi wisata Kabupaten Kediri dan sekitarnya.

Bandara Internasional Dhoho Kediri diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat sipil dan individu, tetapi juga meningkatkan pendapatan daerah.

Baca Juga: Surabaya Bahagia! Bus Listrik DAMRI Siap Beroperasi, Simak Jadwal dan Harga Tiketnya

Khusus Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri. Diperkirakan sejumlah sumber pendapatan baru bisa dihasilkan melalui berbagai produk pendukung bandara.

Dimulai dengan pemasangan reklame di beberapa tempat di kawasan Bandara Internasional Dhoho Kediri dan di jalan-jalan menuju bandara yang diperkirakan menghasilkan pendapatan asli daerah hingga Rp 97 juta.

Selain itu, banyak pendapatan daerah baru lainnya yang akan dihasilkan melalui sistem bagi hasil retribusi parkir dan retribusi pembuangan sampah, seperti dilansir Radar Kediri (Javapos Group) pada Jumat (23 Februari).

Baca Juga: Inilah Waktu Terbaik Mengonsumsi Suplemen Probiotik Menurut Ahli: Sebelum atau Saat Makan atau Sebelum Tidur?

Kedua, pendapatan daerah Kabupaten Kediri dapat ditingkatkan melalui penggunaan air PDAM dan angkutan bandara menuju Bandara Internasional Dhoho Kediri.

Untuk menjamin kelancaran kerjasama ini, Pemerintah Kabupaten Kediri telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan PT SDHI.

Selain itu, pemerintah kabupaten juga sedang menyusun Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang memberikan rincian kerja sama di masing-masing bidang.

Baca Juga: 10 Ciri Anda Seorang Introvert dan Intelek yang Jenius Menurut Psikologi, Salah Satunya Tidak Suka Keramaian

Sekadar informasi, PKS didirikan antara operator Bandara Internasional Dhoho Kediri, PT SDHI, dan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab.

Misalnya dalam hal angkutan bandara, ada PKS yang bekerja sama dengan Dinas Perhubungan.

Sedangkan untuk penerapan pajak reklame sudah ada PKS dengan Bappeda dan instansi terkait.